Padang, Arunala.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar, Aliansi Mahasiswa, dan Aliansi Cipayung Padang mendesak DPRD Sumbar membuat Pansus menyangkut ketenagakerjaan di Sumbar.
Hal ini mengemuka ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) KSPSI Sumbar para aliansi dengan pihak DPRD Sumbar dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Firdaus Firman di Ruang Khusus I DPRD Sumbar, Kamis (7/5/2026).
Persoalan ketenagakerjaan ini mencuat setelah KSPSI menilai lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan.
Selain menuntut kenaikan upah bagi pekerja, KSPSI Sumbar juga mengungkap berbagai persoalan lain seperti ketidakjelasan status kerja, minimnya perlindungan jaminan sosial, hingga pelayanan BPJS yang dinilai belum maksimal.
Makanya mereka mendesak negara hadir lebih serius dalam menyelesaikan persoalan buruh melalui langkah konkret, termasuk pembentukan Pansus DPRD Sumbar agar pengawasan terhadap perusahaan lebih ketat.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman ini, mengatakan, DPRD komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan para peserta aksi.
Evi Yandri mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan serikat pekerja dan mahasiswa telah dicatat untuk dibahas lebih lanjut, baik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
"Semua masukan akan kami tindak lanjuti. Jika memang diperlukan langkah yang lebih serius, DPRD Sumbar siap mendorong pembentukan Panitia Khusus atau Pansus terkait persoalan buruh dan tenaga kerja," tegasnya.
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan di Sumbar tidak bisa lagi dianggap persoalan biasa karena menyangkut hak dasar pekerja, kesejahteraan masyarakat, serta tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja.
Anggota DPRD Sumbar, Sri Komala Dewi, mengaku prihatin terhadap berbagai dugaan pelanggaran hak pekerja yang terjadi di sejumlah perusahaan di Sumbar.
Ia menilai masih banyak perusahaan yang belum menjalankan kewajiban terkait Upah Minimum Provinsi (UMP)next
Komentar