Padang, Arunala.com -- Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas tidak cukup dibangun melalui prosedur administrasi semata, tetapi harus berangkat dari kemampuan aparatur pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.
Karena itu, sebutnya, seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumbar diwajibkan terus melahirkan inovasi yang mampu mempermudah, mempercepat, dan meringankan pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (23/7/2026).
Menurut Mahyeldi, inovasi pelayanan hanya akan lahir apabila aparatur negara benar-benar hadir dan berinteraksi dengan masyarakat sehingga memahami persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
"Hadirnya pelayanan publik yang baik adalah ketika aparaturnya menyatu dengan masyarakat. Inovasi lahir karena pegawai berinteraksi dan memahami kebutuhan masyarakat," ujar Mahyeldi.
Sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemprov Sumbar mewajibkan seluruh pejabat struktural untuk menghadirkan inovasi di unit kerja masing-masing.
"Seluruh pejabat struktural di Provinsi Sumatera Barat wajib menghadirkan inovasi. Intinya adalah bagaimana memudahkan, mempercepat, dan meringankan urusan masyarakat," katanya.
Mahyeldi menegaskan, sebagai pelayan masyarakat, aparatur sipil negara harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Menurutnya, indikator keberhasilan pelayanan publik bukanlah banyaknya laporan pengaduan yang masuk, melainkan semakin berkurangnya keluhan masyarakat karena pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan.
"Harapan kita ke depan bukan semakin banyak laporan yang masuk, tetapi justru tidak ada lagi masyarakat yang mengadu karena pelayanan yang diberikan sudah memuaskan," ungkapnyanext
Komentar