Padang, Arunala.com - DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar0 tengah bergerak masif untuk memperkuat struktur fiskal daerah.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, memimpin langsung upaya penagihan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Air Permukaan (PAP) serta kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga (SP3).
Langkah konkret diawali dengan kunjungan kerja menemui jajaran direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) selaku induk usaha PT Semen Padang di Jakarta pada Rabu (2/9/2026).
Didampingi OPD Pemprov Sumbar, Nanda diterima langsung oleh Direktur Utama SIG Indriefffouny Indra, Direktur Keuangan SIG Sigit Prastowo, dan Direktur Keuangan PT Semen Padang Iskandar Zulkarnain Lubis.
Dalam pertemuan tersebut, Nanda mendorong peningkatan dana SP3 dari PT Semen Padang yang selama beberapa tahun terakhir konsisten menyumbang Rp10 miliar per tahun.
Selain itu, optimalisasi kewajiban PAP perusahaan semen tertua di Indonesia ini juga menjadi bahasan utama.
Namun, sorotan tajam justru mengarah pada sektor perkebunan kelapa sawit skala besar di Sumbar.
Nanda menerangkan, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, potensi PAP dari 41 perusahaan kelapa sawit mencapai Rp114,28 miliar.
"Ironisnya, realisasi pembayaran yang masuk baru berkisar Rp179,70 juta, menyisakan tunggakan raksasa sebesar Rp114,10 miliar," kata Nanda Satria.
Tunggakan PAP terbesar tersebar di beberapa wilayah berikut:
Pasaman Barat: Rp77,77 miliar
Dharmasraya: Rp13,06 miliar
Pesisir Selatan: Rp11,88 miliar
Agam: Rp7,31 miliar
Padang Aro: Rp3,56 miliar
Sijunjung: Rp496,18 juta
Nanda menegaskan, tidak ada alasan bagi korporasi sawit untuk mangkir dari kewajiban ini.
Pasalnya, pada semester I-2026, produk sawit dan turunannya mendominasi 85,39 persen dari total nilai ekspor Sumbar yang menembus US$1,568 miliar.
"Dengan kontribusi ekspor sawit yang mencapai 85,39 persen, hendaknya tidak ada alasan bagi perusahaan perkebunan besar di Sumbar untuk tidak melunasi kewajiban PAP mereka," tegas Nanda Satrianext
Komentar