Bukittinggi, Arunala.com - Penguatan 740 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian Pemprov Sumbar.
Untuk itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mendorong perluasan legalitas usaha, sertifikasi halal, dan akses permodalan agar UMKM semakin kuat menghadapi tekanan ekonomi dan mampu berkembang.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat mendampingi Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) RI Helvi Yuni Moraza di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (9/10/2026).
Agenda kedatangan Wamen UMKM ini dalam menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di kota tersebut. Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan fasilitasi kemudahan berusaha kepada UMKM penerima manfaat.
Mahyeldi mengatakan, UMKM memiliki peran strategis karena menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Sumbar.
Dengan jumlah sekitar 740 ribu UMKM, sektor tersebut dinilai memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat dan keluarga pelaku usaha.
"Kalau satu UMKM melibatkan satu keluarga dengan lima orang, saya kira hampir empat juta orang bergerak di UMKM. Artinya, sekitar dua pertiga penduduk Sumatera Barat berkaitan dengan sektor ini," kata Mahyeldi.
Menurutnya, penguatan UMKM semakin penting setelah Sumatera Barat menghadapi berbagai bencana alam dan tekanan ekonomi.
Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kemudahan berusaha serta perlindungan agar pelaku UMKM dapat bertahan dan terus mengembangkan usahanya.
Salah satu upaya yang didorong adalah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal pelaku usaha. Mahyeldi menyebut penerbitan NIB di Sumbar pada 2025 telah melampaui 3.000, sedangkan hingga triwulan III 2026 jumlahnya mendekati 2.000.
"NIB ini KTP-nya usaha. Karena itu, kami mendorong pelaku UMKM segera mengurus legalitasnya agar memiliki akses lebih luas terhadap berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah," ujarnya.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya sertifikasi halal dan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)next
Komentar