KI Sumbar Diminta Transformasikan Budaya KIP

Metro- 06-12-2021 14:35
Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar, Muhammad Nurnas. (Dok : Istimewa)
Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar, Muhammad Nurnas. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Proses monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Sumbar terhadap badan publik (BP), sampai pada puncak penilaiannya.

Hari ini hasil penelitian itu akan diumumkan KI Sumbar dalam gelaran Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2021 KI Sumbar yang diadakan di Kota Bukittinggi, Senin (6/12).

Sejalan dengan Anugerah KIP itu, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Muhammad Nurnas punya penilaian tersendiri atas monev yang telah dilakukan KI Sumbar ini.

Baca Juga

"Saya menilai program rutin KI Sumbar terkait monev badan publik di Sumbar ini masih temprorer, belum jadi sebuah budaya keterbukaan informasi publik bagi berbagai badan publik yang ada di Sumbar," kata Nurnas melalui keterangan tertulisnya kepada media, di Padang, Senin (6/12).

Sejak membidani lahirnya Komisi Informasi (KI) Sumbar pada 2014 lalu, Nurnas mengaku, dirinya selalu mengawal setiap kinerja dan anggaran lembaga yang didirikan berdasarkan perintah UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Namun nyatanya hal itu belum merasakan adanya budaya keterbukaan sebagaimana perintah UU KIP," ujar Nurnas lagi.

Dia mengatakan, mindset dan budaya kinerja terbuka informasi atau transparansi sebagai handycap clean dan clear governance, selain Monev rutin harus ada modul lain.

"Komisi Informasi (KI) Sumbar selain berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik, juga harus lebih gigih lagi mengubah keterbukaan informasi publik menjadi budaya baru bagi badan publik," tekan Nurnas.

Nurnas meminta 2022 KI Sumbar juga harus menjadi pioneer membudayakan keterbukaan informasi publik dan melanjutkan tugas pokok KI.

Laporkan ke Gubernur Menyinggung masih adanya OPD di Sumbar yang tidak atau enggan ikuti monev KIP, Nurnas meminta KI Sumbar agar membeberkan saja ke publik dan laporkan ke Gubernur Sumbar.

"Sebutkan saja mana OPD yang tidak mau ikut Monev itu ke publik dan laporkan saja ke gubernur serta Komisi I DPRD Sumbar," tukas Nurnas.

Di pihak lain Ketua Monev KI Sumbar, Tanti Endang Lestari justru merasa miris dengan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di Sumbar kali ini.

"OPD yang sukarela mengikuti monev dan penilaian dari KI Sumbar tahun ini cuma 50 persen dari 36 yang ada, dari dan menjadi informatif OPD itu ke itu saja," kata Tanti.

Komentar