DPRD Sumbar Prakarsai Lahirnya Ranperda KIP

Metro- 10-12-2021 14:41
Ketua DPRD Sumbar, Supardi serahkan Ranperda KIP yang merupakan inisiatif dewan untuk Pemprov Sumbar kepada Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Jumat (10/12). (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar, Supardi serahkan Ranperda KIP yang merupakan inisiatif dewan untuk Pemprov Sumbar kepada Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Jumat (10/12). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Jelang tutup tahun 2021 ini, DPRD Sumbar mem-paripurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Keterbukaan Informasi (KIP).

Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD Sumbar, merupakan bentuk komitmen dari lembaga legislatif di Sumbar ini akan keterbukaan informasi publik terhadap badan publik yang ada di provinsi ini.

Rapat paripurna Ranperda KIP yang dipimpin Ketua DPRD, Supardi itu dihadiri Gubernur Mahyeldi Ansharullah, kepala OPD, stake holder dan juga anggota dewan, Jumat (10/12).

Baca Juga

"Momentum penyampaian Ranperda inisiatif tentang KIP dinilai tepat, pasalnya pembahasan hari ini bertepatan dengan Hari HAM 2021. Keterbukaan informasi publik ini merupakan jaminan memenuhi HAM masyarakat untuk tahu seperti diatur Pasal 28F UUD 1945," ujar Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska didampingi Komisioner KI bidang kelembagaan Tanti Endang Lestari di DPRD Sumbar.

Sedangkan Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyebutkan Ranperda KIP dalam penyelengaraan pemerintah daerah sudah disepakati bahwa menjadi Ranperda insiatif DPRD.

"Meski DPRD Sumbar yang memprakarsai munculnya Ranperda KIP ini, tapi pihak dewan tetap lakukan pembahasannya dengan eksekutif yang bersamaan pembahasannya dengan Ranperda keuangan daerah dan Ranperda infrastruktur berkelanjutan yang agenda hari ini dalam nota penjelasan ketiga Ranperda itu," ujar Supardi.

Dia menekankan, Ranperda KIP P penyelenggaraan pemerintah daerah tujuannya untuk transparansi dan memberi ruang kepada masyarakat luas untuk tahu.

"Cakupan ranperda ini mempedomani regulasi lebih tinggi yang diperkuat dengan muatan lokal," ujar Supardi lagi.

Sedangkan, Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar, Muhammad Nurnas menyebutkan Komisi 1 merupakan leading sector lahirnya Ranperda KIP ini, dan ini sudah harus menjadi budaya pemerintahan ke depan untuk terbuka dan transparan.

"Tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi publik, karena di sana ada partisipatif publik dalam mengakses dan mengawasi mulai dari perencanaan sampai evaluasi suatu program atau kebijakan pemerintahan," ujar Nurnas.

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP, terang Nurnas, sifatnya umum dan harus ada penjabaran detil yang memilik muatan dan karakter Sumbar.

"DPRD usulkan Ranperda KIP dalam penyelenggaran pemerintah daerah, sehingga menjadi landasan hukum kedepannya," tambah Nurnas lagi.

Dia melanjutkan, ranperda ini membuka ruang partisipasi publik untuk clean dan clear governance di Sumbar.

Seperti diketahui ranperda tentang KIP dalam penyelenggaran pemerintah daerah ini terdiri dari 16 Bab termasuk mempertegas posisi Komisi Informasi, Sekretariat Komisi Informasi dan penataan kelolaan lembaga Komisi Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di komisi itu.

Komentar