Masa Penghapusan Sanksi Pajak Ramor dan BBNKB Diperpanjang

Ekonomi- 16-12-2021 20:35
Pengumuman dari Pemprov Sumbar soal perpanjangan masa penghapusan pajak ranmor dan BBNKB. (Dok : Istimewa)
Pengumuman dari Pemprov Sumbar soal perpanjangan masa penghapusan pajak ranmor dan BBNKB. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) resmi memperpanjang masa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta pembebasan bea balik nama kendaran bermotor hingga 15 Maret 2022.

Keputusan tersebut muncul setelah keluarnya Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran PKB dan BBNKB serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor yang ditandatangani gubernur pada 15 Desember 2021 kemaren.

"Perpanjangan jangka waktu penghapusan sanksi adminstratif adalah karena masih tingginya antusiasme wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak yang telah lewat jatuh temponya," ungkap Gubernur Mahyeldi, di Padang, Kamis (16/12).

Baca Juga

Selain itu, menurut Mahyeldi, alasan perpanjangan tersebut karena masih banyaknya masyarakat yang ingin melakukan pemindahan kepemilikan kendaraan, selain dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

"Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB ini diselenggarakan pada semua tempat pelayanan Samsat," kata Mahyeldi. (*)

Komentar