Alirman Sori Bahas Keamanan Laut dan Maninjau

Metro- 05-01-2022 15:05
Anggota DPD RI, Alirman Sori saat lakukan pertemuan dengan Kepala DKP Sumbar, Desniarti dan sejumlah stafnya yang membahas sektor kelautan di Sumbar, Rabu (5/1). (Dok : Istimewa)
Anggota DPD RI, Alirman Sori saat lakukan pertemuan dengan Kepala DKP Sumbar, Desniarti dan sejumlah stafnya yang membahas sektor kelautan di Sumbar, Rabu (5/1). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Anggota DPD RI, Alirman Sori beserta rombongan lakukan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Rabu (5/1).

Kunjungan itu terkait implementasi UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya kawasan laut yang ada di Sumbar.

Pada kunjungan tersebut Senator asal Sumbar disambut langsung Kepala DKP Sumbar, Desniarti bersama Sekretaris dan jajaran Eselon III, di ruangan kerja kepala dinas.

Baca Juga

"DKP Sumbar sangat memberikan dukungan dalam implementasi dari UU 32 tahun 2014 ini yang merupakan penguatan dari negara kita sebagai negara maritim, tapi yang perlu dipertegas adalah kewenangan terkait penegakan hukum," kata Kepala DKP Sumbar, Desniarti kepada Alirman Sori saat itu.

Dia menerangkan sesuai UU 32 tahun 2014, kewenangan pengawasan dan penegakan hukum di laut adalah kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla), sedangkan sampai saat ini untuk wilayah Provinsi Sumbar, keberadaan Bakamla belum terbentuk.

"Dengan begitu, pengawasan di laut masih dilaksanakan oleh 13 instansi yang memiliki kewenangan di laut dengan mengacu kepada payung hukum masing-masing sektor," ujar Desniarti.

Dalam hal ini DKP Sumbar melakukan pengawasan di laut terkait Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dengan menggunakan armada kapal pengawas sendiri, dan dibantu oleh personil dari TNI AL, Polairud, Satwas PSDKP Bungus.

Sedangkan pada kesempatan itu, Alirman Sori juga membahas tentang permasalahan yang terjadi di Danau Maninjau, terutama terjadinya peristiwa kematian masal ikan di Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak lebih kurang 1.000 ton belum lama ini.

Untuk hal ini, Desniarti menyebutkan keberadaan KJA yang ada di Danau Maninjau memang perlu dilakukan segera penataannya.

"Perlu adanya pengurangan jumlah KJA dari 17.417 petak menjadi 6.000 petak dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi pelaku usaha KJA, melalui mata pencaharian alternatif dari berbagai sektor yang ada," tukas Desniarti lagi.

Dia kemudian menyebutkan pengelolaan Danau Meninjau ini perlu dilakukan oleh tim terpadu dari berbagai pihak terkait.

Di sisi lain, Alirman Sori juga dengarkan paparan Kadis DKP Sumbar ini tentang kegiatan yang dilakukan dinas ini dalam membantu meningkatkan perekonomian nelayan di Sumbar.

Desniarti menerangkan, pada tahun 2021 lalu, DKP Sumbar telah memberikan bantuan baik berupa mesin long tail maupun alat tangkap jaring.

"Selanjutnya pada tahun 2022 direncanakan beberapa kegiatan seperti: sarana penangkapan, sarana budidaya di daratan, restocking ikan, pembuatan reservat dan sarana pengolahan hasil perikanan," kata Desniarti.

Komentar