Adrian Tuswandi Luncurkan Buku "Vonis"

Metro- 26-01-2022 18:30
Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi membubuhkan tanda tangannya pada buku karyanya untuk salah seorang wartawan, Rabu (26/1). (Foto : Arzil)
Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi membubuhkan tanda tangannya pada buku karyanya untuk salah seorang wartawan, Rabu (26/1). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Sebagai lembaga pengawal keterbukaan informasi publik (KIP) di ranah minang, keberadaan Komisi Infomasi (KI) Sumbar dinilai cukup besar kontribusinya bagi pihak yang mencari keadilan menyangkut KIP.

Terlepas dari fungsi yang dijalaninya, secara tidak langsung KI Sumbar juga dapat melihat bagaimana iklim keterbukaan informasi publik itu dijalankan oleh sejumlah badan publik yang ada di Sumbar hingga saat ini.

Berbagai bentuk dinamika KIP ini lah yang kemudian mendasari, salah seorang anggota KI Sumbar, yakni Adrian Tuswandi melahirkan sebuah buku berjudul "Vonis Sengketa Informasi Publik" Komisi Informasi Sumatera Barat (2014-2021), yang di-launching-nya di salah satu cafe di Kota Padang, Rabu (26/1).

Baca Juga

Menurut penulis, Adrian Tuswandi, gagasan penulisan buku 'Vonis' ini terinspirasi dari tugasnya selama dua periode menjabat sebagai Komisioner KI Sumbar.

Di mana sebagai komisioner yang bertugas membumikan keterbukaan di badan publik, serta dari sidang-sidang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilaksanakan KI Sumbar.

Dia menyebut, ada proses yang panjang dalam melahirkan buku ini. Begitu banyak sidang sengketa informasi publik diajukan masyarakat baik secara kelembagaan maupun pribadi terhadap badan publik.

"Sesuai PerKI, ada tahapan proses, mulai dari verifikasi laporan, tahapan mediasi hingga persidangan dan putusan bila mediasi tak ada titik temu," ungkap Adrian pada media dalam launching bukunya itu.

Di samping memuat putusan, ada juga di dalam buku, Adrian Tuswandi menyampaikan, dalam buku yang dibuatnya itu juga memuat informasi mengenai aturan tentang keterbukaan informasi publik, serta bagaimana SOP di Komisi Informasi untuk penyelesaian sengketa informasi.

Komisioner KI Sumbar Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) ini melanjutkan, buku ini dibuat secara mandiri tanpa memakai dana APBD.

Untuk itu, dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku tersebut.

Untuk diketahui, tambah Adrian Tuswandi, buku Vonis adalah kompilasi dari berbagai tupoksi KI dalam memenuhi dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat dalam pemenuhan haknya untuk mendapatkan informasi.

Dan bagi badan publik, untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, akutanbel, efektif dan efisien.

Sementara Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska mengapresiasi terbitnya buku ini, dan diharapkan bisa memberikan literasi bagi masyarakat sehubungan dengan implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Buku ini bisa menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang keterbukaan informasi publik, dan apa saja keputusan yang telah dihasilkan oleh Komisi Informasi Sumbar," terang Nofal.

Untuk bersengketa informasi, lanjut Nofal, di samping butuh literasi juga memakan waktu.

Menurutnya, butuh waktu hampir tiga bulan untuk bersengketa informasi, sampai menghasilkan keputusan yang disetujui oleh para pihak.

"Jadi dengan adanya buku ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin bersengketa, dan juga badan publik yang menjadi termohon," tukasnya.

Buku setebal 202 halaman itu, turut memberikan testimoni, Anggota DPR RI Hj Nevi Zuairina, Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas, General Manajer PLN Unit Induk Wilayah Sumbar, Toni Wahyu Wibowo dan Asistan Manager Kontrak Sumbar PT PLN (Persero), Ryan Andhika Putera.

Dalam launching buku itu dihadiri para wartawan, Ketua FJKIP Sumbar Gusriyono, Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi serta Kepala Humas PT Semen Padang Anita, dan lainnya.

Komentar