Sumbar Miliki Perda Perpustakaan

Metro- 11-02-2022 15:31
Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Gubernur Mahyledi Ansharullah serta unsur pimpinan dewan yang lain saat pimpin rapat paripurna penetapan Perda Perpustakaan, Jumat (11/2). (Foto : Arzil)
Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Gubernur Mahyledi Ansharullah serta unsur pimpinan dewan yang lain saat pimpin rapat paripurna penetapan Perda Perpustakaan, Jumat (11/2). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Terhitung Jumat (11/2), Pemprov Sumbar resmi miliki Peraturan daerah (Perda) tentang Perpustakaan.

Penetapan Perda ini diputuskan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi bersama Gubernur Mahyledi Ansharullah dari pihak Pemprov Sumbar di hari itu.

Sebelum ditetapkan, Komisi V yang membidangi hal ini menyampaikan hasil kerja pembahasannya melalui ketuanya Muchlis Yusuf Abit.

Baca Juga

Saat itu, Yusuf Abit menyampaikan kesimpulan komisinya menyebutkan, perpustakaan memiliki sejumlah fungsi, seperti informatif, edukatif, penelitian, kebudayaan, dan fungsi rekreatif.

"Dari pengamatan Komisi V, di Keperpustakaan Sumbar masih ditemukan beberapa kendala atau persoalan yang perlu menjadi perhatian," kata Yusuf Abit.

Dia menerangkan, dari segi kelembagaan perpustakaan, masih ada beberapa persoalan yang ditemukan antara lain masih adanya beberapa standar perbaikan yang belum terpenuhi seperti belum bervariasinya buku-buku di Perpustakaan daeran itu.

Kemudian, dari segi penyelenggara perpustakaan, ditemui masih ada tenaga perpustakaan yang belum memaksimalkan keahlian yang dimilikinya.

"Untuk hal ini perlu adanya peningkatan kompetensi bagi tenaga pustakawan baik yang setara maupun lanjutan," kata Yusuf Abit.

Sedangkan, Ketua DPRD Sumbar, Supardi menerangkan persetujuan Ranperda tentang Perpustakaan menjadi Perda, lebih dulu melalui tahapan pembahasan intensif di Komisi V bersama Pemprov Sumbar, hingga akhirnya ditetapkan dalam sidang paripurna.

Supardi mengatakan, secara prinsip pembahasan Ranperda ini telah dirampungkan pada akhir masa persidangan pertama tahun 2021/2022, namun belum bisa dilanjutkan pada tahap penetapan dalam rapat paripurna, karena belum keluarnya hasil fasilitasi dari Kemendagri.

"Setelah fasilitasi, penyempurnaan materi Ranperda selanjutnya dilakukan Komisi V," kata Supardi.

Sementara, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengakui penyelenggaraan perpustakaan di Sumbar memang masih ditemukan persoalan yang perlu dijadikan perhatian, mulai dari sisi kelembagaan, hingga sumber daya manusia.

Berdasarkan persoalan itu, sebut Mahyeldi, pemprov perlu melakukan upaya penyelesaiannya. Dengan adanya Perda Perpustakaan ini, diyakini mampu mengatasi persoalan yang ada itu.

"Perda Perpustakaan ini diharapkan dapat menjadi solusi yang sesuai dari persoalan tersebut, dan juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat," ungkap Mahyledi.

Selain itu, lanjut Mahyledi, dengan Perda Perpustakaan diharap perpustakaan dapat meningkatkan peran dan fungsinya sehingga dapat mewujudkan peningkatan kegemaran membaca masyarakat.

"Kepada OPD pemrakarsa lahirnya Perda Perpustakaan ini, saya instruksikan agar segera lakukan sosialisasi dan menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai peraturan pelaksanaannya sehingga perda yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan optimal," pungkas Mahyledi.

Komentar