KPU Minta Dukungan Pemprov Sumbar

Metro- 04-02-2022 14:55
Ketua dan anggota KPU Sumbar saat audensi dengan Gubernur Mahyeldi terkait persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024 di rumah dinas gubernur, Jumat (4/2). (Dok : Istimewa)
Ketua dan anggota KPU Sumbar saat audensi dengan Gubernur Mahyeldi terkait persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024 di rumah dinas gubernur, Jumat (4/2). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Gubernur Sumbar, Mahyeldi menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar dalam rangka audiensi terkait persiapan dan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 mendatang, di Istana Gubernuran, Jumat (4/2).

Rombongan KPU Sumbar yang dipimpin ketuanya Yanuk Sri Mulyani, didampingi komisioner yang lain yakni Izwaryani, Gebril Daulai, dan Yuzalmon, serta Sekretaris KPU Firman, menyampaikan beberapa poin terkait persiapan pemilu serentak 2024, khususnya di Sumbar.

Beberapa hal yang disampaikan Yanuk kepada Mahyeldi diantaranya tentang telah ditetapkannya hari dan tanggal pemungutan suara pilpres, pileg DPR, DPRD, pemilihan DPD yang tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022.

Baca Juga

Berdasarkan Keputusan tersebut, lanjut Yanuk, KPU telah mendesain rancangan tahapan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 27 November 2024, dimana Pembiayaan sudah harus dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

"Untuk sementara rancangan penyusunan anggaran masih mengacu pada Pemilihan Serentak 2020 sembari menunggu Petunjuk Teknis dari KPU dan Kemenkeu," kata Yanuk.

Yanuk juga menyampaikan permohonan dukungan dari Pemprov Sumbar berupa hibah tanah dan bangunan kantor KPU Sumbar yang ada saat ini, karena kantor itu belum milik KPU Sumbar, dan kondisinya tidak memadai lagi.

"Terkait sarana prasarana kendaraan, mengingat padatnya tahapan pemilu, kendaraan yang dipinjamkan pemprov ada tujuh kendaraan, kondisinya kurang memadai. Kami mohon dukungannya Buya," ujar Yanuk.

Sedangkan Mahyeldi menyambut baik audiensi KPU Sumbar dan merespon positif keinginan untuk dukungan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024.

Untuk hibah tanah tanah, gubernur mengatakan akan mengupayakan pengadaan lahan untuk kantor KPU. Bahkan untuk memastikan hal itu, dirinya secara langsung menghubungi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumbar, Delliyarti.

Untuk sarana kendaraan, Mahyeldi menyarankan kepada KPU Sumbar untuk menggunakan sistem sewa yang lebih efisien dan efektif sebagaimana telah mulai dilakukan di Pemprov Sumbar.

"Tanggung jawab kerja kita besar. Jangan sampai urusan teknis mengganggu pekerjaan, jadi kalau disewa kita tidak memikirkan perawatan lagi, bisa fokus bekerja," ucap Mahyeldi. (*)

Komentar