Lembaga dan Pemangku Adat Mitra Pemerintah

Metro- 11-03-2022 18:36
Kepala Dinas PMD Sumbar, Amasrul ketika berikan sambutan dalam kegiatan peningkatan kapasitas lembaga adat, di Padang, Kamis (10/3). (Dok : Istimewa)
Kepala Dinas PMD Sumbar, Amasrul ketika berikan sambutan dalam kegiatan peningkatan kapasitas lembaga adat, di Padang, Kamis (10/3). (Dok : Istimewa)

Penulis: Darizon Y

Padang, Arunala - Pemprov Sumbar memastikan akan selalu mendorong penguatan kelembagaan adat di nagari, dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis antara kelembagaan adat dan pemerintahan.

Sehingga tradisi adat sebagai identitas dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat tetap melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Komitmen dan tekad Pemprov Sumbar dalam pelestarian adat ini disampaikan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Amasrul, ketika membuka peningkatan kapasitas Lembaga Adat Angkatan I/2022, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Padang, Kamis (10/3) kemarin.

Baca Juga

Menurut Amasrul,kelembagaan adat dan para pemangku adat adalah mitra pemerintah nagari dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan yang paling penting adalah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

"Tuntutan saat ini mengharuskan para pemangku adat punya peran penting untuk kajian perkembangan adat, menjaga dan merawat adat dan budaya yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau terutama di era modernisasi ini," kata mantan Sekko Kota Padang ini.

Dalam kaitan UU No.6/2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Sumbar No.7/2018, yang intinya adalah kemandirian desa atau nagari, maka peran serta kelembagaan adat dan pemangku adat tidak dapat diabaikan. Fungsi kelembagaan adat mendapatkan ruang yang nyata. Bahkan dalam UU No.6/2014 itu pun diakomodir adanya Nagari Adat, dimana jalannya pemerintahan dan adat dipegang oleh satu kesatuan.

Karena peran kelembagaan adat dan pemangku adat yang sangat penting itu, kata Amasrul, SH., maka kegiatan peningkatan kapasitas lembaga adat yang dilaksanakan Dinas PMD Sumbar ini diharapkan bermanfaat bagi nagari yang mengikuti.

"Alhamdulillah, untuk tahap pertama peningkatan kapasitas lembaga adat, perangkat adat dan bundo kanduang ini dapat terlaksana karena difasilitasi oleh program pokok pikiran anggota DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano dengan peserta khusus dari Kabupaten Tanahdatar," kata Amasrul lagi.

Sementara itu nara sumber dalam kapasitas lembaga adat ini adalah Ketua Umum LKAAM Sumbar. Fauzi Bahar Datuak Nan Sati menyebutkan melalui kerjasama LKAAM Sumbar dengan Kapolda Sumbar telah ditandatangani MoU yang isinya adalah mendorong pelaksanaan Restorative Justice, yaitu penyelesaian perkara hukum di luar pengadilan.

"Ini sejalan dengan Peraturan Polri No.8/202, sehingga kedepannya, kasus-kasus tipiring dan kasus pidana diluar pembunuhan, teroris, narkoba dan korupsi, bisa difasilitasi oleh LKAAM dan ninik mamak untuk diselesaikan di luar pengadilan," kata Fauzi Bahar.

Peran ninik mamak, sebut Fauzi, akan makin penting dalam upaya mengurus dan menyelamatkan anak kemenakannya.

"Dengan begitu, mamak akan kembali memiliki marwah dan kembali pada fungsinya sebagai pembimbing kemenakan," tegas Fauzi Bahar didampingi oleh Laksma (Purn) Hargianto Dt Bagindo Malano Nan Hitam.

Peningkatan kapasitas lembaga adat angkatan I/2022 ini berlangsung 10-12 Maret yang diikuti oleh 150 orang peserta yang terdiri dari ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), bundo kanduang, pemangku adat dan aparatur pemberdayaan masyarakat se Kabupaten Tanahdatar.

Komentar