Pertamina Tiga Kali Mangkir di Sidang SIP

Metro- 04-02-2022 10:00
Majelis komisioner KI Sumbar menggelar sidang SIP antara dua pihak bersengketa yakni LAI (pemohon) dan PT Pertamina di Padang (termohon), namun tidak dihadiri pihak termohon, Jumat 4/2). (Dok : Istimewa)
Majelis komisioner KI Sumbar menggelar sidang SIP antara dua pihak bersengketa yakni LAI (pemohon) dan PT Pertamina di Padang (termohon), namun tidak dihadiri pihak termohon, Jumat 4/2). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Majelis sidang sengketa informasi publik (SIP) di Komisi Informasi (KI) Sumbar, merasa cukup kecewa karena PT Pertamina di Padang selaku pihak termohon sudah tiga kali tidak hadir memenuhi panggilan sidang SIP, termasuk sidang yang diselenggarakan Jumat (4/2) ini.

Padahal, sidang SIP yang dilakukan KI Sumbar ini merupakan perintah UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada sidang kali ini, majelis komisioner KI Sumbar diketuai Adrian dengan anggota Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari serta Panitera Pengganti Kiki Eko Saputra prihatin terhadap tak acuhnya badan publik PT Pertamina sebagai termohon dengan pemohon Leon Agusta Indonesia (LAI), untuk memenuhi undangan resmi dari KI Sumbar.

Baca Juga

"Saya melihat badan publik PT Pertamina di Padang ini tak punya attitude terhadap sebuah lembaga resmi bentukan UU, catatan saya, ini sidang ketiga tanpa kehadiran Pertamina," ujar Arif Yumardi dipersidangan.

Dia menerangkan, di sidang ajudikasi non litigas awal ini ada empat hal diperiksa majelis KI Sumbar, kompetensi absolut dan relatif KI, legal standing pemohon dam termohon serta jangka waktu permohonan informasi sampai permohonan sengketa informasi publik.

"Jika termohon pihak Pertamina tak kompeten relatifnya KI atau tak punya legal standing di sidang KI Sumbar, harusny disampaikan dipersidangan sehingga majelis punya fakta persidangan," ujar Arif Yumardi menegaskan.

Sedangkan ketua majelis komisioner, Adrian Tuswandi menyebutkan, terjadi SIP ini akibat tak digubrisnya permohonan informasi oleh masyarakat atau LSM berbadan hukum atau digubris namun pemohon tidak puas.

"Hak pemohon mengajukan badan publik bersengekta ke Komisi Informasi, itu runut dan tegas di UU 14 tahu 2008 tadi," ujar Komisioner Komisi Informasi Publik bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini.

Dia menambahkan, jangankan permohonan Leon Agusta Indonesia yang berdasarkan prosedur UU 14 tahun 2008 direspon PT Pertamina ini, panggilan untuk menghadiri sidang dari KI Sumbar pun tiga kali Pertamina juga dicuekin. Padahal, kehadiran termohon sangat penting bagi majelis dalam menggali fakta persidangan," kata Ardian.

Sementara, Tanti Endang Lestari mengatakan tidak hadirnya termohon menurut Perki 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi tidak menghentikan sidang SIP.

"Tapi itu ketika majelis tahu dan yakin bahwa termohon memenuhi kompetensi relatif dan legal standing, kalau Pertamina badan publik benar, tapi KI Sumbar punya kompetensi relatif tidak ini yang tak kita dapat sebagai fakta persidangan," ujar Tanti.

Sengketa SIP antara Leon Agusta Indonesia dengan PT Pertamina terkait pengelolaan CSR Pertamina di Sumbar dari 2016-2020.

"Surat permohonan informasi awal kami ajukan ke Pertamina di Bungus Telukkabung, tidak dijawab, lalu diajukan keberatan juga ke Pertamina Telukkabung tetap nihil respon. Kalau surat kami salah alamat, sebenarnya Pertamina Telukkabung bisa balas surat pertama kami itu, LAI alamat surat anda tidak ke kami ditujukan tapi ke alamat ini, syukur sekali, tapi ini tidak, majelis," ujar Julia Fransica selalu kuasa dari Leon Agusta Indonesia berbadan hukum.

Atas tiga kali Pertamina mangkir, Majelis KI melanjutkan sidang ke pembuktian dengan tetap menggali prosedur pengelolaan informasi publik tentang CSR di Pertamina yang wilayah kerjanya Sumatera Barat.

"Sidang berikutnya adalah kesimpulan, untuk itu register 12 ini, kami skors," ujar Adrian sambil ketokan palu di rung sidang KI Sumbar. (*)

Komentar