KI Sumbar dan Kalteng Sharing Penyelesaian PSI ke Jabar

Metro- 17-03-2022 20:01
Komisioner KI Sumbar dan Kalteng saat adakan pertemuan soal PSI dan pengelolaan kelembagaan di KI Jabar, Kamis (17/3). (Dok : Istimewa)
Komisioner KI Sumbar dan Kalteng saat adakan pertemuan soal PSI dan pengelolaan kelembagaan di KI Jabar, Kamis (17/3). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Bandung, Arunala - Dua institusi Komisi Informasi (KI) dari dua provinsi melakukan pertemuan bersama membahas penguatan dalan bentuk sharing kelembagaan dan penyelesaian sengketa informasi, ke KI Jawa Barat (Jabar), Kamis (17/3).

Dua institusi KI itu masing-masing KI Sumbar dan Kalteng itu akan menggali pola kerja dari KI Jabar dalam mengelola institusinya, termasuk metode penyelesaian sengketa informasi yang ada di bumi Parahyangan itu.

Kehadiran para komisioner KI Sumbar dan Kalteng itu disambut langsung Ketua KI Jabar, Ijang Faisal dan para komisionernya yang lain.

Baca Juga

"Komisioner KI dari Sumbar yang hadir di Bandung itu adalah saya dan saudara Arif Yumardi, sedangkan KI Kalteng yang hadir yakni Mukhlas Rojikin Nor (Ketua), Setni Betlina (Wakil ketua), Rosmilawati (ASE), Banderi Repelita (kelembagaan), dan Daan," ungkap Komisioner KI Sumbar bidang penyelesaian sengketa informasi, Adrian Tuswandi saat dihubungi Arunala.com , Kamis malam (17/3).

Pertemuan itu, sebut Adrian, tidak lain untuk menyamakan pandangan dan pendapat terkait isu strategis menyangkut keterbukaan informasi publik (KIP).

Diketahui, lanjutnya, di pertemuan itu, pihak KI Jabar nyatanya membuat patron keterbukaan informasi publik wajib diterapkan oleh setiap OPD di provinsi itu.

Kemudian menyinggung persoalan sengketa informasi publik (SIP), baik Adrian Tuswandi maupun Daan (KI Kalteng), dan Husni (KI Jabar) tampaknya milik pandangan yang sama dalam penyelesaian SIP itu.

"Bisa saja KI menolak permohonan sengketa informasi publik, sepanjang majelis komisioner menilai adanya itikad tidak baik atau informasi disengketakan berulang-ulang dalam jumlah banyak pula," ujar Adrian lagi.

Bahkan, Daan menimpali, pas bagi pihaknya (KI Kalteng, red) belajar memperkuat kelembagaan dan penyelesaian sengketa informasi (PSI) di KI Jabar ini.

Di sisi lain, Wakil ketua KI Sumbar, Arif Yumardi mengakui kalau belajar keterbukaan dan kelembagaan ini, KI Jabar punya nilai lebih dan semangat inovasi dan kolaborasi sangat tinggi.

"KI Sumbar mengakui kalau belajar keterbukaan dan kelembagaan ini KI Jabar punya nilai lebih dan semangat inovasi dan kolaborasi sangat tinggi," ujar Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi.

Di pihak lain, Adrian bersama Daan dan Husni yang melakukan diskusi terkait sengketa informasi publik setidaknya punya satu kesimpulan.

"Bisa saja KI menolak permohonan sengketa informasi publik, sepanjang majelis komisioner menilai adanya itikad tidak baik atau informasi disengketakan berulang-ulang dalam jumlah banyak pula," ujar Adrian.

Tidak hanya itu, pola KI Jabar mengelola kelembagaan dan tata kelola anggaran juga dinilai cukup bagus. Setidaknya hal itu disampaikan Komisioner Wakil ketua KI Kalteng, Setni Betlina dan juga Arif Yumardi.

"Kami ingin meniru pola KI Jabar ini dalam mengelola kelembagaan maupun mengelola anggaran KI, ada 27 pegawai non ASN dengan honorarium di atas UMR, itu gimana caranya," ujar mereka berdua.

Menjawab pertanyaan itu, Ketua KI Jabar, Ijang Faisal menyebutkan kuncinya intensif lakukan komunikasi berkala soal keterbukaan informasi publik kepada OPD dan tentu juga kepada Gubernur Jabar.

"Hal itu akhirnya menjadikan kelembagaan KI yang dibangun bisa diakomodir oleh aturan keuangan yang ada di Pemprov Jabar," kata Ijang Faisal.

Komentar