Pencairan Dana Desa Tahap III Terancam Dihentikan

Metro-969 hit 19-05-2020 19:40
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, M Nurnas. (Dok : Istimewa)
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, M Nurnas. (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Hasil monitoring dan evaluasi Komisi I DPRD Sumbar baru-baru ini, mendapati masih banyak nagari atau desa di Sumbar yang masuk program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) belum mencairkan BLT dana desa bagi warganya yang terdampak Covid-19.

Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Sementara pihak Kemendes PDTT telah memberi batas waktu bagi pemerintah nagari atau desa untuk menuntaskan pendataan dan pencairan BLT dana desa bagi warganya terdampak Covid itu hingga 24 Mei 2020 ini.

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, M Nurnas menyebutkan adanya batas waktu pencairan BLT Desa, itu merujuk Permendes PDTT terbaru yakni No 6/2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT No 11/2019 tentang prioritas penggunaan dana desa.

Baca Juga

"Ini artinya, akan sangat rugi sekali bagi nagari yang belum mencairkan BLT Desa itu pada warganya. Sebab jika belum juga cair paling lambat sebelum 24 Mei 2020, maka Kemendes PDTT akan memberi sanksi berupa penghentian pengucuran dana desa tahap berikut bagi desa reguler, hingga pemotongan 50 persen dana desanya bagi desa mandiri," ungkap Nurnas saat dihubungi Arunala.com di Padang, Selasa (19/5).

Politisi Demokrat Sumbar ini mengatakan, jumlah nagari/Desa yang masuk program dana Desa di Sumbar sebanyak 928 nagari/desa yang tersebar di 12 kabupaten dan dua kota.

"Ada pun alokasi anggaran BLT Desa untuk Sumbar sebesar Rp292,8 miliar lebih. Berasal dana desa yang diterima masing-masing kabupaten atau dua kota di Sumbar berbeda-beda tergantung jumlah nagari/desa yang ada di daerah itu. Dan baru 135 nagari/desa yang sudah mencairkan BLT Desa," terang Nurnas.

Nurnas mencontohkan salah satu daerah yang masih belum tuntas pencairan BLT desanya yakni di Kabupaten Pesisir Selatan. Daerah ini punya 15 kecamatan dan jumlah nagarinya 182. Besaran alokasi BLT desa di kabupaten ini mencapai Rp49,455 miliar.

Sampai summary report Komisi I DPRD Sumbar per tanggal 18 Mei 2020, atau kemarin, sebut Nurnas, baru 10 nagari selesai mencairkan BLT desanya. Sedangkan sisanya 172 Nagari lagi belum mencairkan.

"Itu baru satu contoh kasus yang kami temui, bagaimana dengan progress pada nagari yang ada di kabupaten yang lain. Sementara batas akhir pencairan BLT Desa dari Kemendes PDTT pada 24 Mei 2020 ini," sebutnya.

Nurnas menerangkan sistem untuk penganggarkan BLT Desa itu mekanismenya, pihak pemerintahan nagari lakukan pendataan pada warganya, menurut kriteria yang diatur Kemendes, lalu diperkuat dengan Peraturan Wali Nagari (Perwanag).

"Jadi tidak perlu menunggu putusan bupati. Pencairan bisa dilakukan oleh pemerintah Nagari berdasarkan Perwanag tersebut," tukas Nurnas.

Namun, kata dia, dengan adanya kemudahan bagi nagari mencairkan BLT Desa itu, nyatanya masih cukup banyak pemerintahan nagari di Sumbar ini mengerjakannya.

Padahal, terang dia, dalam Permendes PDTT itu menjadi keharusan bagi pemerintah Desa menganggarkan BLT dana desa itu.

"Adapun besar anggaran BLT desa itu sebesar Rp600 ribu setiap KK per bulan selama tiga bulan dan diberikan kepada warga nagari yang terdampak Covid," tugas Nurnas.

Dia juga menyinggung masih belum adanya persamaan persepsi pemerintah daerah dengan Kemendes PDTT terkait pencairan BLT desa itu.

"Kalau di Kemendes, para perantau yang terpaksa pulang kampung karena tidak lagi dapat pekerjaan juga bisa dapat BLT. Sementara pemerintah daerah beda pula persepsinya," kata Nurnas.

Komentar