Keberadaan Rumah RJ Sumbar Butuh Dukungan Kepala Daerah

Metro- 25-04-2022 18:10
Anggota DPD RI asal Sumbar, Alirman Sori bersama Kejati Sumbar, Yusron saat rapat menyangkut peran rumah Restorative Justice (RJ) di Sumbar, Senin (25/4). (Dok : Istimewa)
Anggota DPD RI asal Sumbar, Alirman Sori bersama Kejati Sumbar, Yusron saat rapat menyangkut peran rumah Restorative Justice (RJ) di Sumbar, Senin (25/4). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Penerapan paradigma metode Restorative Justice (RJ) yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi Sumbar dalam penyelesaian perkara pidana sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020, di daerah ini mendapat apresiasi, Anggota DPD RI asal Sumbar, Alirman Sori.

Bahkan, Senator Alirman Sori ketika rapat bersama dengan Kajati Sumbar dan jajarannya, di kantor Kejati Sumbar, Senin (25/4), juga mengimbau para bupati dan wali kota se Sumbar agar juga mensukseskan penegakan hukum metode RJ untuk memfasilitasi berdirinya rumah RJ di setiap kabupaten dan kota di Sumbar.

"Eksistensi rumah RJ sangat strategis dalam upaya penanganan kasus pidana umum di setiap daerah, karena kebijakan penegakan hukum metode RJ sangat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk bisa menempuh penyelesaian secara kekeluargaan dan tidak harus diselesaikan di pengadilan dan metode RJ sangat cocok dengan budaya Minangkabau "Kusuik-kusuik bulu ayam paruah nan manyalasaian"," kata Alirman Sori.

Baca Juga

Di samping itu, Alirman Sori juga mengingatkan, seharusnya pemerintah daerah menyambut baik dan memfasilitasi berdirinya rumah RJ di semua kabupaten dan kota.

"Alasannya, rumah RJ karena sangat membantu masyarakat menyelesaikan sengketa secara damai dan juga dapat berfungsi sebagai sarana penyuluhan hukum bagi masyarakat untuk konsultasi hukum," imbuh Alirman Sori.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Yusron, SH, MH menyebutkan metode pendekatan Restorative Justice (RJ) adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian masalah yang menekankan pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban serta komunitasnya masing-masing.

"Pelaksanaan RJ di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumbar berjalan efektif, pada tahun 2020 sebanyak 5 perkara RJ yang diajukan dapat disetujui kelima perkara tersebut, pada tahun 2021 4 perkara RJ yang diajukan, disetujui keempatnya, pada tahun 2022 sampai bulan April dari 12 perkara yang diajukan disetujui 10 RJ," ungkap Yusron didampingi Wakajati, Plh Aspidum, Asintel dan pejabat dilingkungan Kajati.

Adapun perkara yang tidak setujui, lanjutnya, karena tidak sesuai ketentuan peraturan yang ada, misalnya ancaman pidana melebihi dari 5 tahun, tidak tercapainya kesepakatan para pihak dan daluarsa waktu melebihi 14 hari.

"Untuk itu, saya sangat berharap dapat mencapai kesepakatan bersama dengan masing-masing pemda terkait penyelesaian sengketa sehingga dapat mengharmoniskan kembali hubungan para pihak seperti sebelum terjadinya tindak pidana," kata Yusron.

Komentar