Supardi: APBD Sumbar di 2022 Turun dari 2021

Ekonomi- 01-06-2022 15:36
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat penyuluhan keliling program pemberdayaan social bersama Dinsos Sumbar di Kota Payakumbuh. (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat penyuluhan keliling program pemberdayaan social bersama Dinsos Sumbar di Kota Payakumbuh. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Payakumbuh, Arunala -- Mengingat kondisi keuangan daerah belum stabil usai pandemi Covid-19, makanya setiap pemerintahan pada tingkat lurah di Kota Payakumbuh diminta untuk bisa ciptakan masyarakat mandiri secara ekonomi maupun sosial.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat kegiatan Penyuluhan Keliling Kota Payakumbuh Program Pemberdayaan Sosial Dinsos Sumbar tahun 2022.

"Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar pada 2022 ini sebesar Rp6,5 triliun, tahun sebelumnya sebesar Rp7,4 triliun. Artinya Sumbar kehilangan ratusan miliar pada komposisi APBD, sehingga pemprov memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam realisasi bantuan maupun pembangunan infrastruktur," kata Supardi

Baca Juga

Dia menjelaskan, kondisi keuangan daerah yang belum pulih tidak hanya terjadi di Sumbar, namun juga secara nasional maupun dunia. Pada APBD Sumbar sebesar Rp6,5 triliun, puluhan persenya telah dibagi pada belanja pegawai, kesehatan maupun pendidikan. Untuk bantuan masyarakat, yang bisa dioptimalkan hanya 10 persen.

"Dengan sisa itulah kita bagi-bagikan kepada kabupaten/kota untuk bantuan pemberdayaan masyarakat, infrastruktur maupun yang lainya. Dalam kenyataannya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan," kata Supardi.

Meski kondisi demikian, lanjutnya, tidak ada kata pesimis untuk pembangunan yang harus tetap berlanjut, pemerintah provinsi hingga tingkat kelurahan harus mengambil langkah strategis, yakni menciptakan kemandirian masyarakat dengan tidak bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah.

Terkait ini, peran LPM sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasikan potensi apa yang menjadi keunggulan daerah, sehingga harus dioptimalkan untuk kemandirian sosial tatanan masyarakat. Jika tidak bisa lakukan, koordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi.

"Khusus untuk Kota Payakumbuh kemandirian masyarakat sebenarnya telah terlatih, hal itu dibuktikan dengan hidupnya kuliner yang bertahan dalam kondisi apapun, namun hal positif ini harus dibawa pada tingkat pemberdayaan masyarakat, dalam tatanan kelurahan atau nagari," katanya.

Disisi lain dia mengatakan, jika langkah strategis dalam keterbatasan keuangan daerah tidak diambil, akan berdampak buruk terhadap kondisi sosial, salah satunya meningkatkannya angka kriminalitas. Dua tahun terakhir, Indonesia mengalami resesi ekonomi yang berimbas pada dicabutnya sejumlah subsidi, diantaranya bahan pokok.

Kondisi itu jelas mempengaruhi dunia usaha, banyak generasi muda yang merantau kehilangan pekerjaan dan memilih pulang ke daerah asal, kepulangan mereka memiliki plus dan minus. "Minusnya dengan status menganggur bisa saja terjadi tindak kriminal. Data Polda Sumbar pasca pandemi tingkat kriminal terus meningkat hingga tiga persen," katanya.

Pada acara Penyuluhan Keliling di Kota Payakumbuh, Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Sumbar, dihadiri oleh Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kota Payakumbuh Erawan Kadis Dinas Sosial Sumbar Arry Yuswandi.

Sementara itu Kadis Dinas Sosial Sumbar Arry Yuswandi mengatakan pemberdayaan sosialperorangan, keluarga dan kelembagaan Masyarakatbertujuan untuk mewujudkan penguatan kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan, unsur ini meliputi pekerjasosial masyarakat,pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan.

"Mereka memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria masyarakat yang harus dibantu," tutupnya.

Komentar