Gubernur Tegaskan Pekerja Konstruksi Sumbar Harus Disertifikasi

Metro- 09-06-2022 21:52
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah berikan penjelasan soal sertifikasi kerja bagi tenaga konstruksi di acara sosialisasi tentang kewajiban pekerja konstruksi bersertifikat di Sumbar, Kamis (9/6/) di Padang. (Dok : Istimewa)
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah berikan penjelasan soal sertifikasi kerja bagi tenaga konstruksi di acara sosialisasi tentang kewajiban pekerja konstruksi bersertifikat di Sumbar, Kamis (9/6/) di Padang. (Dok : Istimewa)

Penulis: Darizon Y

Padang, Arunala - Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan sertifikasi sumber daya manusia konstruksi ini penting karena memberikan keunggulan, jaminan, dan akuntabilitas dalam setiap pekerjaan konstruksi.

Hal itu dikatakan Mahyeldi ketika membuka sosialisasi tentang surat edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 602/83 tahun 2022 tentang kewajiban pekerja konstruksi bersertifikat di Sumbar, Kamis (9/6/) di Padang.

Mahyeldi menegaskan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait dengan kewajiban setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Baca Juga

"Dengan adanya sertifikat kompetensi kerja merupakan bukti bahwa yang bersangkutan merupakan tenaga kerja yang kompeten untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kompetensinya," kata Mahlyedi.

Diketahui jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Sumbar sebanyak 8.470 tenaga ahli, dan 27.353 tenaga terampil.

Menurutnya, perlu adanya pelatihan bagi para pekerja konstruksi sebelum mendapat sertifikat kompetensi kerja, hal ini guna memberikan kredibilitas dalam setiap pekerjaan yang menyangkut tentang konstruksi.

Mahyeldi juga menjelaskan, pada tahun 2021 Pemprov Sumbar melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi ahli muda sebanyak 141 orang.

Kemudian berdasarkan surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 602/83/SDABK-IV/2022 tentang kewajiban pekerja konstruksi bersertifikat di Sumbar, Mahyeldi berharap agar imbauan ini dapat menjadi pendorong bagi pemkab dan pemko untuk lebih giat melaksanakan sertifikasi para tenaga terampil.

"Demi terwujudnya hal tersebut, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan di bidang jasa konstruksi dan memfasilitasi sertifikasi pekerja konstruksi. Saya harap pemda dapat memberi perhatian dengan mengalokasikan anggaran, sehingga pembinaan untuk menghasilkan pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas dan tepat aturan di Sumbar dapat terlaksana dengan baik," ujarnya.

Terakhir Mahyeldi memaparkan, terkait Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, tentang pembagian kewenangan jasa konstruksi untuk pelatihan dan sertifikasi jasa konstruksi merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil berada di kabupaten kota.

Komentar