Dua SIP di Pemkab Tanahdatar masih Berlanjut

Metro- 15-07-2022 13:37
Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska pimpin sidang SIP yang digelar Jumat pagi (15/7). (Dok : Istimewa)
Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska pimpin sidang SIP yang digelar Jumat pagi (15/7). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Tiga sidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIP) digelar Komisi Informasi Sumbar akhir pekan ini.

"Dua sidang dilaksanakan pagi dan satu sidang siang. Untuk sidang pagi pemohon masyarakat atas nama Intania dengan Atasan PPID Utama yang juga Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tanahdatar sebagai termohon," ujar Panitera Pengganti Komisi Informasi (KI) Sumbar Kiki Eko Saputra, di ruang sidang KI Sumbar, Jumat (15/6).

Sidang sengketa informasi publik antara Intania dengan Atasan PPID Utama yang dikuasakan kepada Kadis Kominfo, Yusrizal dan Bagian Hukum Pemkab Tanahdatar ada dua register.

Baca Juga

Satu register terkait permohonan sengketa informasi tentang aset tidak bergerak pemkab. Sedangkan, register kedua tentang seleksi anggota Perumda Tanahdatar.

"Sidang pertama diketuai Nofal Wiska dan kedua oleh Adrian Tuswandi, keduanya agenda pemeriksaan awal," ujar Kiki.

Terkait soal aset tidak bergerak Pemkab Tanahdatar diminta pemohon, Kuasa Sekkab selaku termohon mempertanyakan legal standing pemohon yang tumpang tindih dengan pemohon di sebagian aset diminta sedang ditangani pihak Polres Tanahdatar.

"Karena sedang ada proses hukum lain, Pemkab Tanahdatar mengecualikan informasi diminta pemohon berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UU 14 Tahun 2008," ucap kuasa termohon.

Ketua Majelis Komisioner, Nofal Wiska bersama anggota majelis menggali, pemohon tetap bersikukuh bahwa informasi diminta atas nama pribadi tidak terkait kepentingan kliennya.

"Untuk legal standing dan soal sengketa a quo sudah diproses oleh pihak kepolisian. Maka majelis menunda sidang pemeriksaan pada jadwal berikutnya," ujar Nofal Wiska menskorsing sidang tersebut.

Sementara pada sidang kedua tentang informasi dan dokumentasi panitia seleksi penerimaan anggota Perusda di Tanahdatar.

Termohon juga mengatakan bahwa informasi dikecualikan dan tidak dikuasai.

"Karena informasi dikecualikan dan tidak dikuasai termohon, maka tertutup pintu mediasi dan soal pemeriksaan awal sudah terpenuhi, maka sidang berikutnya diagendakan untuk pembuktian," ujar Adrian selaku Ketua Majelis Komisioner menskorsing sidang sebelum salat Jumat tadi. (*)

Komentar