Rion Adukan Pemko Bukittinggi ke KI Sumbar

Metro- 01-07-2022 17:52
Anggota Komisioner KI Sumbar, Arif Yumardi saat menyampaikan agar panitera menghadirkan pihak termohon di sidang berikutnya, Jumat siang (1/7). (Dok : Istimewa)
Anggota Komisioner KI Sumbar, Arif Yumardi saat menyampaikan agar panitera menghadirkan pihak termohon di sidang berikutnya, Jumat siang (1/7). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala.com - Jumat (1/7) ini, dua agenda sidang sengketa informasi publik digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar di ruang sidang kantor komisi tersebut.

Di agenda sidang pertama, majelis komisioner KI Sumbar memutuskan hasil SIP antara Syarif Isran dengan PPID Utama Pemkab Agam yang berakhir damai pada pihak.

Sedangkan pada sidang kedua di hari yang sama, KI Sumbar gelar sidang SIP antara Rion Satya dengan atasan PPID Utama Pemko Bukittinggi berlangsung dengan agenda pembuktian.

Baca Juga

"Sidang kani gelar meski termohon tidak hadir karena alasan yang diterima, agenda pembuktian adalah penggalian majelis terhadap permohonan informasi aquo," ujar Ketua Majelis Komisioner KI Sumbar, Adrian didampingi Arif Yumardi dan Nofal Wiska selaku anggota majelis komisioner.

Pada sidang ini, Rion Satya melaporkan Pemko Bukittinggi ke KI Sumbar, terkait tak diberikan informasi publik yang dia minta tentang pembangunan tiga kantor pemerintahan di Kota Bukittinggi itu.

"Ada dua kantor lurah di tahun 2016-2017 dan satu kantor lagi dibangun pada 2020, permohonan yang saya dilayangkan dan keberatan informasi tidak ditanggapi pihak Pemko Bukittinggi," ujar Rion dalam sidang SIP hari itu.

Namun, Rion saat ditanya Ketua Majelis Komisioner Adrian soal maksud dan tujuan serta kegunaan informasi, dia mengatakan untuk memenuhi hak untuk tahu.

"Selain itu informasi yang diberikan akan dikaji apabila terjadi penyalahgunaan regulasi dan merugikan keuangan negara, maka menjadi kewajibannya selaku warga negara melaporkan ke aparat penegak hukum," ujar Rion.

Sedangkan Arif Yumardi menekankan kepada termohon untuk melengkapi bukti tentang regulasi terkait pengadaan, juga pengumuman LPSE terkait pembanguan kantor lurah di Kota Bukittinggi itu.

Sebaliknya, kepada pemohon, Arif Yumardi menyampaikan agar pemohon informasi tidak lebay, bahkan terkesan ada maksud lain atas informasi yang dimohon pemohon.

"Pemohon sebaiknya membuktikan secara regulasi yang dipahami agar kesan lebay berganti menjadi sebenar-benarnya untuk mendapatkan informasi, ada manfaat bagi pemohon terhadap. informasi yang dimintanya itu," ujar Arif.

Pada akhirnya, sidang SIP beragendakan pembuktian berkas antara Rion dengan Pemko Bukittinggi ditunda majelis komisioner hingga pada waktu yang ditentukan kemudian, majelis juga minta kepada Panitera untuk menghadirkan termohon di agenda sidang berikutnya.

Komentar