Kota Pariaman Raih Penghargaan Zona Hijau Ombudsman RI

Metro- 27-12-2022 15:02
Grafik predikat kepatuhan standar pelayanan publik 2022 yang dirilis Ombudsman RI. (Dok : Istimewa)
Grafik predikat kepatuhan standar pelayanan publik 2022 yang dirilis Ombudsman RI. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Pariaman, Arunala.com - Kota Pariaman mendapat anugerah predikat kepatuhan standar pelayanan publik 2022 yang digelar Ombudsman RI secara hybrid, di Jakarta beberapa hari lalu.

Pada anugerah itu, Ombudsman RI menetapkan Kota Pariaman sebagai salah satu kota yang masuk kedalam Zona Hijau dalam penerapan standar pelayanan publik 2022.

Dalam penilaiannya, Pemko Pariaman berhasil memperoleh nilai 85,35 yaitu peringkat 13 dengan kategori B (kualitas tinggi) tingkat pemko wilayah Sumatera.

Baca Juga

Hal ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai 74,38 kategori C atau tingkat kepatuhan Zona Kuning.

Wali Kota Pariaman, Genius Umar mengatakan, Pemko Pariaman tak henti-hentinya memberikan dorongan agar semua standar dan norma dalam pelayanan publik dapat terwujud demi memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat Kota Pariaman.

"Pemko Pariaman sangat konsekwen dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap instansi yang ada. Karena kami menyadari, layanan publik yang baik, adalah upaya kami untuk meningkatkan kualitas dan inovasi dari layanan publik itu sendiri di masing-masing instansi pemerintah, sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat," tutur Genius Umar kemarin.

Pelayanan publik, menurut dia, merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat, dengan memberikan pelayanan prima, standar pelayanan publik yang jelas dan terus meningkatkan fasilitas penunjang di instansi yang kita miliki.

"Salah satu esensi dari pemerintahan yang baik, adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif, efisien dan akuntabel dari pemerintah, yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata, dan lebih mudah serta diperhatikan, ketika berurusan dengan pemerintah," terang orang nomor satu di Kota Pariaman ini.

Genius berharap, ke depan kota yang dipimpinnya itu dapat meningkatkan nilai dan Predikat Kepatuhan Unit Penyelenggara Pelayanan menjadi Predikat Kepatuhan Tertinggi atau Zona Hijau (Kategori A).

Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih telah diumumkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten.

Mokhammad Najih mengatakan, maksud dan tujuan penilaian tersebut adalah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.

"Mengidentifikasi tingkat kompetensi penyelenggara pelayanan publik, mengidentifikasi kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, dan mengidentifikasi pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggaraan pelayanan publik," papar Mokhammad Najih.

Ia juga menambahkan, di tahun 2022 adanya perkembangan peningkatan yang cukup signifikan kepatuhan terutama di kabupaten atau kota.

"Apa yang kami harapkan bahwa perkembangan penilaian terhadap standard pelayanan publik kita dorong agar terus ditingkatkan. Terutama terhadap kepala daerah dan stakeholder untuk terus mempunyai komitmen keberpihakan terhadap isu isu peningkatan pelayanan publik," ujar Mokhammad Najih.

Najih menerangkan, secara keseluruhan, hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun ini adalah, dari 586 Instansi yang dinilai, yang masuk ke zona hijau sebanyak 272 instansi (46,42), zona kuning sebanyak 250 Instansi (42,66 persen), dan zona merah sebanyak 64 Instansi (10,92 persen).

Komentar