Pendukung Bapaslon Minta Lampiran BA.5.1 KWK Ditangguhkan

Metro-307 hit 07-07-2020 18:08
Tim IT Bapaslon Fakhrizal - Genius Umar, Haris bersama yang lain mempertanyakan proses Verfak berkas dukung kepada KPU Sumbar, Selasa (7/7). (Dok : Istimewa)
Tim IT Bapaslon Fakhrizal - Genius Umar, Haris bersama yang lain mempertanyakan proses Verfak berkas dukung kepada KPU Sumbar, Selasa (7/7). (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Sejumlah tim pendukung bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan untuk pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar 2020, Fakhrizal - Genius Umar mendatangi kantor KPU Sumbar, Selasa (7/7).

Kehadiran tim pendukung yang dikoordinir Tim IT bapaslon Fakhrizal-Genius Umar, Haris itu tiba di kantor KPU Sumbar sekitar pukul 10.00 Wib dan mereka diterima Anggota KPU Sumbar Izwaryani, Sekretaris KPU Firman dan sejumlah stafnya.

Dari pertemuan kedua pihak ini, terungkap ada rasa ketidakpuasan tim bapaslon perseorangan ini atas proses verfak yang dilakukan sejumlah PPS dan tim verifikator di masa tahapan verfak ini.

Baca Juga

"Ada beberapa permasalahan yang kami dapat dari tim kami di lapangan terkait dikuranginya nilai memenuhi syarat (MS) berkas dukungan bapaslon kami," ungkap Haris kepada wartawan usai bertemu pihak KPU Sumbar, Selasa siang (7/7).

Dia mengaku kehadiran mereka ke KPU Sumbar untuk konsultasi menyangkut permasalahan yang mereka tanyakan ini kepada KPU Sumbar.

Secara garis besar, sebut Haris, ada tiga hal yang dibahas tim pemenangan Fakhrizal - Genius Umar ini dengan KPU.

"Pertama, soal templet verfak yang seperti apa sebenarnya. Karena diluar PKPU No. 20/2020 itu, ada beberapa poin yang ditambah dalam teknis verfak itu, misalnya pendokumentasian yang membuat pendukung bapaslon perseorangan ini tidak nyaman dan kerahasian data itu sendiri," kata Haris.

Sedangkan hal kedua yang ditanyakan, lanjut Haris yakni ada lampiran form yang dinilai misalnya pada KPU RI mengeluarkan lampiran BA.5 KWK Perseorangan yang isinya ada lampiran surat tidak mendukung, sementara di wilayah sendiri seperti kabupaten kota ternyata mengeluarkan lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan yakni surat pernyataan mendukung.

"Atas adanya lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan ini akhirnya membuat pendukung bapaslon kami bingung. Dalam konteks ini, bapaslon mereka dirugikan, padahal proses verfak ini sudah hampir lewat 200 ribu berkas dukungan. Untuk itu kami minta KPU Sumbar agar lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan itu ditangguhkan penggunaannya mulai besok tidak lagi digunakan," terang Haris.

Untuk hal ketiga dia konsultasikan kepada KPU Sumbar adalah soal meningkatkan intensitas KPU kabupaten kota dengan nara hubung bapaslon, sehingga proses rekap hasil verfak bisa dikerjakan secara cepat.

Sedangkan Anggota KPU Sumbar Izwaryani mengaku dari beberapa hasil konsultasi itu, ada satu hal yang tidak mungkin dilakukan pihaknya yakni menyangkut penangguhan lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan itu.

"Lagi pula kalau ditangguhkan penggunaan lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan saat seperti ini, masa verfak sudah hampir selesai yakni pada 12 Juni 2020 ini. Jadi tidak ada pengaruhnya lagi," ujar Izwaryani.

Dia mengaku, pengunaan lampiran BA.5.1 KWK Perseorangan itu merupakan cara KPU untuk mengikat petugas pendataan supaya betul-betul turun melakukan pendataan ke alamat pendukung.

"Pengalaman pada verifikasi-verifikasi sebelumnya, terang Izwaryani, peraturan KPU seperti ini memiliki celah untuk tidak dilaksanakan sempurna oleh oknum petugas verifikasi.

"Bawaslu juga mengingatkan agar KPU mengontrol supaya para petugas verifikasi betul-betul turun ke lapangan untuk lakukan verifikasi dukungan ini, karena ada temuan pengawas pada verifikasi partai politik dulu, sudah dibuat memenuhi syarat (MS) saja, pada hal pendukungnya tidak ditemukan," jelas Izwaryani.

Kemudian menyangkut banyaknya pendukung bapaslon yang tidak ditemui saat verfak berlangsung, Izwaryani menjelaskan, salah satu sebabnya karena para pendukung itu dulunya berasal dari nagari/desa pemekaran.

"Jadi dulunya e-KTP mereka masih tercatat pada nagari/desa Induk. Setelah nagari/desa itu dimekarkan, e-KTP mereka masih tetap tercatat di nagari/desa yang lama, tidak di tempat yang baru atau nagari/desa pemekaran. Bagi KPU, saat melakukan verfak mereka itu dimasukkan dalam kelompok pendukung tidak ditemukan," ujar Izwaryani.

Dia juga membantah bagi pendukung yang dikategorikan tidak ditemukan merupakan pendukung fiktif. Hal itu tidak benar. Mereka ada tapi tidak berdomisili di nagari atau desa yang tertera pada e-KTP mereka. Pendukung itu justru tinggal di nagari/desa yang dimekarkan.

"Jadi tidak mungkin bagi kami meminta petugas menverifikasi pendukung itu di luar wilayah kerjanya," kata Izwaryani.

Komentar