Perda AKB, Langkah Sumbar Cegah Covid-19

Metro-328 hit 12-09-2020 19:34
Ilustrasi : sanksi yang berlaku pada Perda AKB Sumbar.
Ilustrasi : sanksi yang berlaku pada Perda AKB Sumbar.

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Saat ini, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memiliki peraturan daerah (Perda) menyangkut Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ketua pembahasan Ranperda AKB, Hidayat menyebutkan adapun substansi pencegahan dan pengendalian mencakup perorangan, pelaksana usaha, dan perangkat daerah/lembaga pemerintahan.

"Selain itu, Perda ini juga memuat koordinasi dan kerja sama penegakan hukum dan pemberian penghargaan pada pihak-pihak yang memiliki kontribusi luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Sumbar," kata Hidayat pada media, di Padang, Jumat kemarin (11/9).

Baca Juga

Dia juga mengingatkan Perda AKB mengikat semua tanpa terkecuali. Disahkannya Perda ini diharapkan bisa memberi efek jera bagi pihak yang abai terhadap protokol kesehatan.

Perda AKB, lanjut Hidayat memuat sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Yakni, kerja sosial, denda Rp100 ribu, Rp500 ribu dan sanksi pidana bagi yang tidak mengenakan masker di luar rumah akan dikenakan pidana kurungan selama dua hari atau denda paling banyak sebesar Rp250 ribu," kata dia.

Adapun substansi pencegahan dan pengendalian mencakup perorangan, pelaksana usaha, dan perangkat daerah/lembaga pemerintahan.

"Perda juga memuat koordinasi dan kerja sama penegakan hukum dan pemberian penghargaan pada pihak pihak yang memiliki kontribusi luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Sumbar," tutur Hidayat lagi.

Sementara, Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasmani Rizal menyebutkan dalam Perda AKB itu memuat pokok-pokok materi Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan lengendalian Covid-19.

"Ini adalah Perda Pertama di Indonesia yang khusus tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19," klaim Jasmani Rizal.

Dalam Perda itu, lanjutnya, memuat tentang berbagai sanksi administratif, denda sampai ke sanksi kurungan bagi warga yang tidak patuh dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Semoga dengan adanya Perda ini, pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 di Sumbar bisa ditekan ketitik yang terendah," harap Jasmani Rizal.

Komentar