DKPP Dalami Pengaduan Soal Form B5.1-KWK KPU Sumbar

Metro-386 hit 29-09-2020 22:06
Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Foto :Amz)
Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Foto :Amz)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap ketua dan empat anggota KPU, dan ketua serta empat anggota Bawaslu Sumbar, berjalan alot.

Soalnya, pihak terkait yakni tim bapaslon Fakhrizal-Genius Umar sebagai pengadu dan KPU serta Bawaslu sebagai teradu sama-sama punya alasan sendiri-sendiri dalam memberi tanggapan maupun jawaban yang diminta majelis sidang DKPP yang dipimpin langsung ketua DKPP Prof Muhammad, yang diadakan di Aula Kantor KPU Sumbar, Senin pagi hingga siang (29/9).

Cukup alotnya persidangan itu diakui anggota majelis sidang DKPP, Didik Supriyanto kepada Arunala.com seusia sidang.

Baca Juga

"Meski sidang berjalan lancar, namun pihak pengadu banyak sekali pengaduannya. Ada delapan jenis aduan yang disampaikan pengadu dalam sidang tadi," kata Didik.

Dari sekian banyak aduan tadi, sebut Didik, majelis sidang lebih fokus pada jenis aduan pertama yaitu soal keluarnya form B5.1-KWK yang merupakan kebijakan dari KPU Sumbar.

"Sedangkan pengaduan-pengaduan yang lain sudah relatif terjawab dalam sidang tadi lewat keterangan tertulis kedua pihak," ujar Didik.

Khusus pengaduan menyangkut form B5.1-KWK, terang dia, memang harus dieksplor lagi, banyak melakukan pemeriksaan dan tanya jawab dari semua majelis baik bagi pengadu dan teradu. Bahkan dia juga menjelasnya dalam sidang itu juga terjadi perdebatan di internal KPU.

"Saya nilai sidang ini menarik dalam arti, ada suatu kebijakan dari KPU, yang itu berdampak banyak buat pemilih, buat bakal pasangan calon," kata Didik Supriyanto.

Didik menambahkan, munculnya form B.5.1-KWK itu memang kebijakan KPU Sumbar. Dan oleh Undang-undang kewenangan macam itu diberikan. Tapi kebijakan itu bermanfaat apa tidak, berdampak buruk atau tidak.

"Itu tadi kami eksplorasi di sidang tadi," ujar Didik.

Ditanya kapan putusan sidang ini dikeluarkan DKPP, mengingat penjelasan Didik sidang tersebut hanya dilakukan satu kali.

Didik menjawab nanti setelah sidang ini majelis berkumpul untuk memutuskan bagaimana pengaduan yang disampaikan pengadu (FaGe) melalui rapat pleno DKPP.

"Diperkirakan putusan dari sidang ini mungkin dua atau tiga minggu lagi keluar. Dan hasil putusan itu bisa dilihat website DKPP," kata Didik Supriyanto.

Terpisah, Anggota KPU Sumbar Izwaryani menyebutkan apa yang jadi pengaduan dari pengadu terlebih menyangkut Form B5.1-KWK, sudah tidak dapat dibuktikan.

"Apa kerugiannya dan berapa nilai kerugiannya, jadi tidak ada yang jelas. Dan pada sidang gugatan di Bawaslu kemarin sudah ditolak semua permohonan pihak pengadu ini," kata Izwaryani.

Pendapat Izwaryani, apa yang menjadi pengaduan pihak pengadu itu kepada KPU Sumbar tidak jelas.

"Menurut penilaian KPU, kami berwenang membuat form lampiran B5.1-KWK itu," tukas Izwaryani lagi.

Sementara penjelasab pihak pengadu diwakili Adrian mempertanyakan akibat kebijakan sepihak dari KPU Sumbar mengeluarkan surat B5.1-KWK, pihaknya merasa dirugikan.

"Kerugian ini tampak dengan banyaknya dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," sebut Ardian kepada majelis.

Dengan adanya form B5.1-KWK ini, banyak aspek yang dipengaruhi. "Salah satunya psikologis dan informasi ke masyarakat yang mendukung FaGe," tukas Adrian.

Sidang yang digelar DKPP itu terkait pengaduan bakal pasangan calon Fakhrizal-Genius Umar (FaGe) ketika mau menyalon di jalur perseorangan untuk pemilih gubernur (Pilgub) Sumbar 2020 .

Pengaduan itu diantarkan langsung oleh Genius Umar bersama tim penghubungnya (LO) Harus Satria pada 6 Agustus 2020 lalu.

Adapun pengaduan tim FaGe kemudian diregistrasi DKPP dengan nomor 01-6/SET-02/VIII/ 2020 yang selanjutnya berujung dengan sidang kode etik yang dilaksanakan DKPP pada Senin (29/9).

Komentar