KI Sumbar dan KI NTB Perkuat Kemitraan

Metro-83 hit 01-10-2020 19:49

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Mataram, Arunala - Dua lembaga Komisi Informasi (KI) yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sumatera Barat (Sumbar), memperkuat kemitraan strategis dalam memasifkan keterbukaan informasi publik ke masyarakat.

Kerjasama kemitraan itu ditandatangani oleh empat komisioner KI Sumbar yaitu Nofal Wiska (Ketua), Adrian Tuswandi, Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari (anggota) saat kunjungan ke KI NTB, Kamis (1/10).

"Sumbar dan NTB adalah merupakan dua provinsi yang menyandang brivet informatif pada 2019 kemarin. Untuk itu kami memperkuat kemitraan strategis guna membumikan keterbukaan informasi publik di masyarakat," kata Ketua KI NTB, Ajeng Rosalinda saat menyambut kedatangan KI Sumbar di hari itu.

Ajeng yang didamping komisionernya yang lain yakni Hendriadi, M Zaini, dan Najamudin, juga menyebutkan kehadiran teman-teman dari Sumbar itu juga berkaitan erat dalam memaknai Hati Hak Untuk Tahu se Dunia yang diperingati pada 28 September nanti.

Menurut Ajeng, Pemprov NTB serta DPRD-nya sejak lama menegakan keterbukaan informasi harus nyata, tidak lip service saja.

"Sehingga untuk monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, pak gubernur dan para wakil rakyat di provinsi ini selalu memberikan perhatian lebih, bahkan saat presentasi PPID Pembantu tahun lalu, gubernur hadir menyaksikannya," ujar Ajeng.

Sedangkan Hendriadi mengatakan jika kemandirian KI itu ada di ruang sidang dengan tiga majelis komisionernya.

"Di ruang sidang itu dipastikan majelis komisioner itu mandiri merdeka dan profesional. Tapi di luar ruang sidang maka KI bisa bermitra harmonis dengan lembaga apa saja demi masifnya keterbukaan indormasi public," sebut Hendriadi.

Ketua KI Sumbar Nofal Wiska menyatakan peningkatan kemitraan dengan NTB adalah hak sangat strategis.

"Capaian keterbukaan informasi publik di NTB saat ini sangat membantu inovasi dan improvisasi KI Sumbar menerapkannya dengan mengelaborasi nilai-niali lokal di Sumbar," ujar Nofal.

Tanti menambahkan, progres keterbukan informasi publik di Sumbar terus bergeliat, dan sudah menjadi kebiasaan serta ketebukan itu sudah tidak tabu di Sumbar kekinian.

"Ini tak lepas dari komitmen dan konsistensi stakeholder di Sumbar mulai Gubernur Irwan Prayirtno sampai pimpinan dan anggota DPRD Sumbar," ujar Tanti Endang Lestari.

Sedangkan Arif Yumardi menggali banyak hal dari KI NTB terutama terkait persidangan penyelesaian sengeketa informasi publik.

"Terus terang dalam persidangan komisi informasi di Sumbar butuh pemasifan prosedural, sehingga dalam waktu dekat ini ada roadshow Bimtek KI Sumbar untuk memberikan pencerahan kepada pemohon yakni masyarakat," ujad Arif Yumardi.

Sementara Adrian Tuswandi menegaskan jika kelembagaan KI dan penganggarannya memang harus ada satu persepsi antara pemerintah. "Ini ditugaskan UU agar memfasilitasinnya," tegas dia.

Misalnya, terang Adrian, anggaran KI di DPA itu pagunya harus jelas dan tidak mengecilkan anggaran di Dinas Kominfo. Lalu soal pengusulan anggaran KI harus mampu meyakinkan Kadis Kominfo dan TAPD bahwa anggaran adalah untuk program keterbukaan informasi publik.

"Mata anggaran untuk KI itu ada di Kominfo, dan diperuntukan untuk program dan operasional Komisi Informasi," kata Adrian.

Komentar