Pemko Padang Larang Pesta Perkawinan di Gedung

Metro-76 hit 13-10-2020 22:34
Surat edaran.
Surat edaran.

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Makin tingginya penyebaran virus corona (Covid-19) di Kota Padang, pemko setempat mengeluarkan edaran menyangkut Pola Hidup Baru di wilayah Kota Padang.

Data yang didapat Arunala.com melalui surat edaran Wali Kota Padang, Selasa (13/10 ), menunjukan ada beberapa hal yang jadi penekanan pemko terkait penerapan pola hidup baru kepada masyarakat dan juga pelaku usaha.

Surat Edaran (SE) bernomor 870.743 /BPBD-Pdg/X/ 2020 yang terbit Senin (12/10 ) itu ditandatangani langsung Pj Wali Kota Padang Hendri Septa.

Baca Juga

Dalam SE tentang larangan pesta perkawinan dan batasan bagi pelaku usaha itu disebutkan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 870.392 /BPBD-Pdg/VI/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 , setelah dilakukan pengamatan dan pengawasan rekomendasi yang telah dikeluarkan, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta semakin tingginya penyebaran Corona Virus Disease 2019 , dan berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru dalam masa pandemi, dengan ini disampaikan kepada saudara sebagai berikut :

1. Melarang mengadakan pesta perkawinan baik di Gedung/Convention Centre dan di rumah terhitung semenjak tanggal 9 Nopember 2020 , bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan cukup melaksanakan akad nikah di kantor KUA, Rumah Ibadah atau di rumah dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.

2. Bagi masyarakat yang melanggar ketentuan angka 1 akan dibubarkan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

3. Bagi pelaku usaha khususnya Cafe/Restoran/Rumah Makan/Karaoke/Bar diperbolehkan beraktivitas dengan ketentuan jumlah kursi/tempat duduk 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan membuat pembatas/jarak antara kursi/tempat duduk dengan tetap melakukan Protokol Kesehatan dan mengutamakan layanan bawa pulang (take away).

4. Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan angka 3 akan dikenakan sanksi berupa :

a. Teguran tertulis; atau

b. Denda Administratif paling sedikit Rp 1.500.000 ,(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000 ,(dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Mencabut Surat Edaran Wali Kota Nomor 870.392 /BPBD-Pdg/Vl/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang pelaksanaan pesta perkawinan dalam masa Pola Hidup Baru.

6. Dalam hal penyebaran Corona Virus Disease 2019 sudah menurun atau dapat dikendalikan Pemerintah Kota Padang akan meninjau surat edaran ini.

Demikian isi surat edaran yang dikeluarkan Pemko Padang kepada warga kotanya agar dapat dilaksanakan.(rel)

Komentar