Keterbukaan Informasi jadi Keharusan bagi Bawaslu Agam

Metro-23 hit 16-10-2020 09:03
Tim visitasi KI Sumbar saat mengunjungi Bawaslu Agam dalam rangka penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi 2020 Sumbar, Kamis (15/10). (Dok : Istimewa)
Tim visitasi KI Sumbar saat mengunjungi Bawaslu Agam dalam rangka penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi 2020 Sumbar, Kamis (15/10). (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Agam, Arunala -- Dalam memahami arti keterbukaan informasi, Bawaslu Agam menilai semua keputusan sesuai kewenangan Bawaslu itu menjadi hak publik.

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Agam Elvis saat menerima tim visitasi KI Sumbar dikoordinir Tanti Endang Lestari dengan anggota Adrian dan verifikator Tiwi Utami.

"Saat proses penanganan dan penindakan memang ada informasi yang belum kami publis," ujar Ketua Bawaslu Agam Elvis saat divisitasi KI Sumbar dalam rangka Monev menuju Anugerah Ketebukaan Informasi Publik di kantor Bawaslu Agam, Kamis (15/10).

Baca Juga

Elvis yang didampingi dua anggotanya Okta Muhlia dan Hendra Susilo serta Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Agam Yuli Zamra menerangkan bagaimana pihaknya menjalankan mekanisme pengrekrutan Panwaslu Kecamatan sampai Pengawas TPS.

"Semua berjenjang dan ada mekanisme uji publik, sehingga ada yang gagal menjadi pengawas kita punya data dan dokumen termasuk penilaian setiap calon pengawas adhoc itu," ujarnya.

Bahkan Bawaslu Agam menampilkan anggaran hibah Pilkada Bupati Agam di website resmi Bawaslu mulai total sampai dengan garis besar kegunaannya.

"Itu sudah kelaziman ketika APBD disahkan di Agam, harus dipublis ke publik, dan kami pun juga membuka ruang permohoann secara online maupun offline." timpal Korsek Yuli Zamra.

Kalau permohonan diajukan secara online, lanjut Yuli, bisa mengunjungi website Bawaslu Agam, tapi kalau pemohonan secara fisik (Offline) datang saja langsung ke kantor Bawaslu, dan isi buku tamu serta isi form permohonan informasi.

Komentar