Noval : Badan Publik Dibiayai Dari Uang Rakyat

Metro-39 hit 19-10-2020 11:19
Ketua KI Sumbar Nofal Wiska saat membuka bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi seri I di Pasbar, Senin (19/10). (Dok : istimewa)
Ketua KI Sumbar Nofal Wiska saat membuka bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi seri I di Pasbar, Senin (19/10). (Dok : istimewa)

Penulis: Arzil

Pasbar, Arunala - Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Nofal Wiska menekankan keterbukaan informasi di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) harus membumi.

"Percuma Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hebat kalau masyarakat tidak peduli tentang haknya untuk mendapatkan informasi publik,"ujar Nofal Wiska saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Sengketa Informasi seri I dengan tema "Jadilah Pemohon Informasi yang Cerdas dan Bertangguang Jawab", di Aula Kantor Bupati Pasbar, Senin (19/10).

Nofal menegaskan UU 14 tahun 2008 sebagai turunan dari hak konstitusi warga negara di Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Baca Juga

"Semua orang yang ada di ruangan Bimtek ini berhak tahu informasi yang dihasilkan badan publik, karena badan publik itu dibiayai oleh uang rakyat. Jangan ragu untuk mendapatkannya jika tidak diberi maka badan publik bisa disengketakan masyarakat ke Komisi Informasi Sumbar," ujar Nofal.

Tapi, UU Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan prosedur terhadap permohonan sampai sengketa informasi publik itu.

"Pemohon informasi ke badan publik harus cerdas dan bertanggungjawab. pemohon informasi maupun bersengketakan informasi di Komisi Informasi harus memenuhi legal standing," ujar Nofal.

Bimtek menurut KI Sumbar sangat penting karena memuat materi bagaimana publik bersengketa informasi publik.

Tampil sebagai pemateri adalah Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri, Sekretaris Dinas Kominfo Pasbar Ade Irwan dan Komisioner Komisi Informasi membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Arif Yumardi dengan moderator Kiki Eko Syahputra.

Komentar