DKPP Berhentikan Amnasmen Sebagai Ketua KPU Sumbar

Metro-114 hit 05-11-2020 00:07
Majelis sidang DKPP gelar siding kode etik penyelenggara pemilu yang memberhentikan dua Komisioner KPU Sumbar dari jabatannya, Rabu siang (4/11). (Dok : Istimewa)
Majelis sidang DKPP gelar siding kode etik penyelenggara pemilu yang memberhentikan dua Komisioner KPU Sumbar dari jabatannya, Rabu siang (4/11). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Dua orang komisioner KPU Sumbar mendapat peringkatan keras serta pemberhentian mereka dari jabatannya sekarang, dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dua komisioner yang dapat peringatan keras dan diberhentikan dari jabatannya itu adalah Ketua KPU Sumbar Amnasmen dan Koordinator Divisi (Kordiv) Teknis di KPU Sumbar, Izwaryani.

Keluarnya putusan itu setelah DKPP mengelar sidang kode etik penyelenggara pemilu yang dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (4/11) pukul 09.30 WIB.

Baca Juga

"Amnasmen menjadi Teradu II dalam perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020. Perkara tersebut diketahui merupakan laporan dari bakal calon perseorangan Fakhrizal - Genius Umar, yang mana sidang dugaan pelanggaran kode etik digelar pada 29 September 2020 lalu di Kantor KPU Sumbar," Ketua Majelis sidang DKPP Alfitra Salam didampingi anggota Majelis yang diisi oleh Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, saat membacakan putusannya.

Sedangkan Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno dalam keterangan resminya yang diterima, setelah sidang menyatakan masih dalam perkara yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari jabatan Koordinator Divisi Teknis kepada anggota KPU Sumbar Izwaryani.

"Selain itu juga ada tiga orang lagi komisioner KPU yang disanksi Peringatan, yakni Yanuk Sri Mulyani, Gebriel Daulai dan Nova Indra," kata dia.

Sementara itu, DKPP juga memutuskan 32 penyelenggara pemilu mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik dari DKPP karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, termasuk anggota Bawaslu Sumbar, dan Ketua Bawaslu Kota Solok, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Rini Juita terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

"DKPP juga memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak Putusan ini dibacakan, dan juga memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini," kata Bernad.

Dihubungi terpisah, Komisioner KPU Sumbar Izwaryani tampaknya hanya bisa pasrah mendengar putusan DKPP itu. Dia mengaku tidak tahu ke divisi mana dirinya akan dipindahkan, setelah diberhentikan sebagai Kordiv Teknis di KPU Sumbar.

"Belum tahu ke divisi mana, namun kami akan pleno untuk membahas hasil putusan DKPP itu, termasuk siapa yang akan jadi ketua KPU Sumbar nantinya," jawab Izwaryani singkat.

Sementara, Amnasmen yang juga dihubungi terkait putusan DKPP itu belum bisa dikonfirmasi hingga Rabu malam tadi.

Komentar