Ketua Umum IPPMI Minta Hentikan Kegaduhan Publik

Metro-80 hit 08-11-2020 11:03
Ketua Umum IPPMI M Rafik Perkasa Alamsyah diskusi kebangsaan bersama Ketua Forum Wartawan Perlemen (FWP) DPRD Sumbar dan beberapa wartawan lainnya di Jakarta, Jumat (6/11). (Dok : Istimewa)
Ketua Umum IPPMI M Rafik Perkasa Alamsyah diskusi kebangsaan bersama Ketua Forum Wartawan Perlemen (FWP) DPRD Sumbar dan beberapa wartawan lainnya di Jakarta, Jumat (6/11). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala -- Persoalan kebangsaan dan pendidikan politik pada masyarakat jadi topik hangat pada diskusi ringan yang dilakukan Ketua Umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI), M Rafik Perkasa Alamsyah bersama Ketua Forum Wartawan Perlemen (FWP) DPRD Sumbar, Novrianto dan beberapa wartawan asal Sumbar lainnya di Senayan City Jakarta, Jumat (6/11) lalu.

Dalam diskusi yang berlangsung santai tapi serius itu, Rafik mengatakan, keriuhan politik, kegaduhan publik serta aksi-aksi demonstrasi anarkis agar dihentikan.

"Sebab hal itu sangat merugikan bangsa dan menghambat agenda pembangunan untuk kemajuan NKRI," kata Rafik.

Rafik menjelaskan kesadaran politik masyarakat perlu didorong, supaya muncul sikap soliditas dan kegotongroyongan dalam menghadapi situasi yang kini berkembang, terlebih di saat pandemi yang berimplikasi pada kemerosotan ekonomi global, termasuk di Indonesia.

"Seharusnya kita harus membantu pemerintah melanjutkan dan memaksimalkan pembangunan Indonesia ini,"ujarnya

Selanjutnya, Rafik juga menerangkan akan merajut potensi seluruh kawula muda bangsa guna menjadi akselerator pembangunan dan kemajuan NKRI ini.

"Memaksimalkan hadirnya momentum bonus demografi yang tidak datang dua kali, agar menjadi energi positif," tukas Rafik

Lebih jauh Rafik mengatakan, gejolak politik Indonesia yang terus melanda membuat pemerintah harus berbagi konsentrasi dalam menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas politik nasional.

Pada situasi terbaru misalnya, agenda pemerintah mendorong penyederhanaan hukum lewat omnibus law UU Cipta Kerja, ternyata mendapat perlawanan dari gerakan ekstra parlemen.

"Padahal, niat mulia Presiden Jokowi telah secara gamblang dikemukakan bila proses pembangunan memerlukan penyederhaan sistem hukum agar akselerasi pembangunan dapat diwujudkan.

Selanjutnya dari kacamata Pemuda Minang, Rafik menilai Pemprov Sumbar terkesan masih kurang peduli dengan pemuda salah satunya terhadap KNPI dan beberapa OKP lainnya di Sumbar.

"Kami melihat dalam 10 tahun terakhir tidak mendapatkan support anggaran dari Pemprov Sumbar terhadap KNPI itu, dan sepertinya pemprov tidak menghargai semangat Sumpah Pemuda 1928," ujarnya.

Rafik juga mengkritisi kebijakan Pemprov Sumbar di bidang ekonomi. Selama lebih kurang 10 tahun tidak ada kenaikan signifikan ekonomi makro maupun mikro di Sumbar.

"Hal itu menyebabkan munculnya kasus-kasus sosial di Sumbar, karena susahnya lapangan pekerjaan, dan para pemuda minang yang di rantau tidak pernah diperhatikan dan disupport," kata Rafik.

Komentar