Padang, Arunala - Proses vaksinasasi akan dimulai, tak kecuali di Sumatera Barat (Sumbar). Namun berbagai disinformasi soal program vaksinasi masih menjamur, di tengah masyarakat.
Mengatasi masalah ini, pemangku kepentingan di daerah, dinilai belum mengambil peran yang optimal.
Meresponn hal tersebut, beberapa lembaga negara bentukan UU seperti, Ombudsman, Komisi Informasi di Komnas HAM dan KPID Sumbar, yang tergabung pada group Whatsapp "Cluster Pengawasan Covid-19" bertekad ambil andil secara bersama-sama meluruskan disinformasi soal vaksin Covid-19.
Sikap ini mereka aktualisasikan dalam bentuk penandatanganan komitmen bersama di kantor Ombudsman Sumbar, Selasa kemarin (12/1).
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, menyebutkan vaksinasi sebagai upaya menyiapkan masyarakat terhadap serangan virus korona yang belum berhenti sampai hari ini.
"Tujuan vaksinasasi mulia untuk selamatkan, sehatkan dan tangguhkan masyarakat di masa pandemi covid-19. Vaksin pun sudah melewati uji klinis dan label halal dari MUI, mestinya tidak ada lagi simpang siur informasi tentang vaksin, namun kenyataan yang ada sekarang masih banyak hoaks dan informasi menyesatkan di ruang media sosial," ujar Yefri saat pertemuan berkala empat lembaga bentukan UU, di hari tersebut.
Dia mengharapkan harus ada upaya masif meluruskan soal vaksinasasi Covid-19.
"Gubernur dan bupati serta wali kota harus mengantisipasi dan menggerakkan corong pemerintah untuk menyampaikan informasi benar dan nyata tentang vaksin, jangan corong pemerintah kalah dari hoaks yang jelas tak benar dan menyesatkan masyarakat," ujar Yefri lagi.
Kepalaa Komnas HAM Sumbar, Sultanul Arifin mendesak pemerintahan di semua tingkatan untuk mengedukasi dan mempromosikan program vaksinasi dengan melibatkan tokoh agama, MUI Sumbar, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan dan ahli yang kompeten.
"Harus libatkan semua kalangan untuk menghantap informasi menyesatkan yang sudah viral itu," ujar Sultanulnext
Komentar