.
Optimalisasi tersebut meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan organisasi, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan ketatalaksanaan, manajemen SDM, pengawasan dan penguatan pelayanan publik.
Implementasi reformasi Birokrasi di Sumbar, lanjut gubernur sudah berlangsung selama 3 periode. Dimulai dengan menetapkan Pergub Sumbar Nomor 24 Tahun 2011 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Sumbar tahun 2011-2015.
Lalu dilanjutkan road map reformasi birokrasi tahun 2016-2021, dan terakhir ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang road map reformasi birokrasi Tahun 2022-2026.
"Terkait reformasi birokrasi, Pemprov Sumbar menempatkannya pada Misi ke 7 kepala daerah. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi ke 7 ini mengacu pada PermenPAN 25 tahun 2020. Tiga periode Reformasi Birokrasi mengarah pada perbaikan yang sama yaitu menuju birokrasi yang bersih akuntabel. Birokrasi yang efektif efisien dan pelayanan masyarakat yang prima," lanjut Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Jasman Rizal, ditempat terpisah mengungkapkan, untuk penilaian Evaluasi SPBE tahun 2022, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui kegiatan pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan beberapa perbaikan, diantaranya pada domain yang masih memiliki nilai kurang yaitu Domain Manajemen SPBE.
"Optimalisasi lain yang dilakukan adalah aspek penerapan manajemen SPBE dengan membangun Portal Satu Data Sumbar," ucap Jasman.
Selain itu juga mendorong OPD terkait untuk terbentuknya Pergub Satu Data Sumbar serta membangun sistem informasi untuk manajemen aset TIK.
Sedangkan untuk tata kelola SPBE, Diskominfotik membangun sistem penghubung layanan instansi pemerintah.
"Untuk aspek Audit TIK melakukan ISO 27001 untuk menghasilkan standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada ruang server dan perangkat Infrastruktur lainnya di Diskominfotik," kata Jasmani Rizal.
Komentar