.
"Ini berarti kita Pemerintah Indonesia harus segera melakukan percepatan dan pemantauan atas prinsip-prinsip G20 untuk integrasi pasar tenaga kerja penyandang disabilitas yang inklusi, " ujarnya.
Ia menambahkan, selain di Forum G20 Isu inklusivitas ketenagakerjaan juga telah gaungkan di forum-forum internasional lainnya.
Hal ini sejalan dengan arah kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia saat ini yang dilakukan secara inklusif.
Meski demikian, ia berpendapat upaya penciptaan dunia kerja inklusif membutuhkan peran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat.
Mengingat data perusahaan yang memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas ini masih sangat kecil.
"Melihat data WLKP kami, dari kurang lebih 56 ribu perusahaan, baru 3.433 perusahaan atau setara 1,73 persen perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas," tambahnya.
Plh Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Estiarty Haryani mengatakan apresiasi yang diberikan kepada perusahaan swasta/BUMN yang telah membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas itu, bertujuan untuk memotivasi dan mendorong perusahaan swasta/BUMN lainnya.
"Dengan adanya penghargaan tersebut Ia berharap perusahaan dapat terus memberikan ruang bagi para penyandang disabilitas agar dapat mengembangkan keahlian, memperoleh pekerjaan yang layak, serta berkarya sebagai subyek pembangunan nasional," ungkap Estiarty Haryani.
Komentar