.
"Ini harus kita kolaborasikan bagaimana digital payment, smart society, digital government atau smart government. Kemudian, pembayaran BPJS, retribusi pasar, mesti di-push dalam percepatan digitalisasi," kata Fadly.
Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Daerah Tokopedia, Emmiryzan mengatakan, terwujudnya pembayaran PBB-P2 lewat Tokopedia merupakan bentuk komitmen Pemko Padangpanjang terhadap percepatan digitalisasi keuangan.
"Padangpanjang merupakan yang pertama di Sumbar dan termasuk 251 daerah di Indonesia, terkoneksi pembayaran PBB-P2 dengan Tokopedia.
Hal ini berkat dukungan pemko dan Bank Nagari serta pihak lain," katanya. Ia menyebutkan pemanfaatan aplikasi ini berdampak peningkatan pembayaran pajak 49 persen.
"Kami berharap Padangpanjang bisa menjadi yang terbaik di Sumbar di bidang digitalisasi keuangan. Menjadi barometer di Indonesia," kata Emmiryan.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Dadang Arif Kusuma menjelaskan, perkembangan transaksi elektronifikasi di Padangpanjang berkembang dengan baik.
Semester I 2022 skornya 100 persen dan sudah di level digital. Secara nasional tertinggi keempat.
"Kami berharap Pemko Padangpanjang tidak berhenti pada memperluas implementasi elektronifikasi pada pajak saja. Tetapi pada QRIS, e-Commerce pembayaran retribusi daerah," harapnya.
Pembayaran nontunai menggunakan kanal QRIS pada semester I-2022, lanjutnya, mencapai Rp340 juta. Lalu kanal semi digital Rp4,7 miliar. Kanal digital non-QRIS mencapai Rp316 juta.
"Peningkatan ini membawa dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Padangpanjang," sebutnya.
Komentar