.
"Melihat dari tugas yang akan kami lakukan itu untuk menyiapkan pemilu, maka saya sangat berharap dengan adanya Bakohumas ini bisa tercipta kolaborasi dan saling bantu dengan tiap instansi di Kota Padang ini terkait dalam menyikapi isu pemilu dan pilkada maupun isu menyangkut teknis pelaksanaan pemilu iru sendiri, sehingga dengan koordinasi dan kolaborasi itu, pemilu lancar dilaksanakan," harap Riki.
Ditanya juga jika instansi maupun stakeholder tidak atau kurang berikan respon untuk kolaborasi, sementara Bakohumas sudah dibuat, bagaimana KPU menyikapinya?
Riki menjelaskan, untuk Bakohumas itu tidak ada aturan baku, tidak ada paksaan dan tidak ada kewajiban dari masing-masing instansi itu untuk melakukan sesuatu terhadap instansi lainnya.
"Jadi, Bakohumas ini dibangun dengan kesadaran bahwa kita harus kerjasama. Sebaliknya ada isu-isu dalam penyelenggaraan pemilu yang butuh dikelola secara bersama," jelas Riki lagi.
Dia mencontohkan jika KPU tidak melihatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) apa yang akan terjadi.
"Pada hal, dinas ini adalah pemangku utama KPU terkait dengan pemutahiran data pemilih. Makanya disini Disdukcapil harus terlibat, khusus untuk konten atau materi yang terkait data pemilih dan data kependudukan," pungkas Riki Eka Putra.
Komentar