Bawaslu Bubarkan 85 Kampanye Paslon

Metro-60 hit 14-11-2020 13:17
Paslon Diminta Pahami Aturan Kampanye Bawaslu Bubarkan 85 Kampanye Paslon
Paslon Diminta Pahami Aturan Kampanye Bawaslu Bubarkan 85 Kampanye Paslon

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Sebanyak 85 kegiatan kampanye pasangan calon (Paslon) di Sumbar dibubarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar dan jajaran pengawasnya hingga tingkat keluarahan/nagari.

Tidak itu saja, Bawaslu juga mendapati dua kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang ada di dua lokasi berbeda.

"Puluhan kegiatan kampanye paslon yang dibubarkan itu terhitung sejak masa kampanye pilkada serentak dimula pada 23 September lalu hingga Jumat (13/11) kemarin," kata Anggota Bawaslu Sumbar Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Vifner kepada Arunala.com , Jumat (13/11).

Baca Juga

Dia merinci, kampanye paslon yang dibubarkan itu masing-masingnya untuk kampanye cagub/cawagub sebanyak 20 kegiatan, sedangkan untuk kampanye pilbup/pilwako yang dibubarkan sebanyak 65 kegiatan kampanye.

Selain itu, terang Vifner, Bawaslu juga memberikan teguran tertulis terhadap pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) yang dilakukan paslon saat lakukan kampanye.

"Untuk pelangggaran Prokes, ada 15 teguran tertulis diberikan kepada paslon cagub/cawagub, sedangkan untuk paslon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota sebanyak 37 teguran tertulis," jelas Vifner.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Sumbar dari Divisi Penindakan Pelanggaran, Elly Yanti menyampaikan sudah ada dua kasus pelanggaran tindak pidana pemilihan yang sudah diproses.

Dua kasus tindak pidana pemilihan itu menyangkut keterlibatan seorang oknum wali nagari dan seorang oknum kepala desa yang mendukung salah satu pasangan calon baik cabup maupun cagub.

Untuk oknum wali nagari, prosesnya sudah ditangan Kejaksaan dan sudah pula jalani persidangan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat," sebutnya.

Sedangkan, perkara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan seorang oknum kepala desa di Kota Sawahlunto.

"Prosesnya sudah P21 dari Sentra Gakkumdu dan sudah tahap 2 dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke pihak Kejaksaan Negeri setempat," ulas Elly Yanti.

Ditanya apakah para paslon ini tidak paham soal adanya aturan terkait kampanye terlebih soal Prokes? Elly Yanti menjawab sebenarnya para paslon itu paham adanya aturan soal kampanye saat ini.

"Cuma sejauh mana mereka dalam memahami aturan kampanye itu. Bahwa aturan itu ditegakan, karena potensi pelanggaran kampanye cukup terbuka, nah disinilah kehadiran petugas pengawasan dibutuhkan guna memastikan aturan kampanye bisa berdiri, " kata Elly Yanti.

Komentar