Dari Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2020: Supardi Kritisi Tingginya Biaya Produksi Pertanian di Sumbar

Payakumbuh, Arunala.com - Tingginya biaya produksi dibanding nilai jual hasil sektor pertanian Sumbar, jadi sorotan Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Soalnya, sektor pertanian merupakan program unggulan (Progul) gubernur untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu diungkapkan Supardi kepada sejumlah peserta yang ikut dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Kota Payakumbuh, Senin (17/7).

"Akibat tingginya biaya produksi dibanding nilai jual itu, jelas buruk terhadap perekonomian mereka," kata Supardi saat itu.

Padahal, lanjut dia, dari sisi anggaran, pihak DPRD Sumbar dan pemprov sudah mengalokasikan anggaran sektor pertanian itu sebesar 10 persen dari 10 persen dana APBD Sumbar tahun ini.

"Jika itu dirupiahkan sebesar Rp 600 miliar lebih," ujar Supardi.

Hal lain yang disinggung Supardi yakni persoalan pupuk subsidi masih belum terpecahkan hingga sekarang.

Dia menjabarkan dalam komposisi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kontribusi pertanian cenderung menurun, padahal realisasi anggarannya naik. Dikutip dariwww.bps.go.idPDRB pertanian sempat naik sedikit menjadi 22,36 persen di tahun 2020.

Namun kembali melorot menjadi 21,69 persen ditahun 2021 dan menurun lagi menjadi 21,26 persen di tahun 2022.

"Diperkirakan tahun 2023 ini kembali melorot seiring belum terintegrasinya program pembangunan sektor pertanian," katanya.

Supardi berharap, adanya inovasi dalam sektor pertanian, jika tidak sebanyak apapun anggaran yang digelontorkan tidak akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnext