KI Sumbar Gelar Dua Sidang Sengketa

Metro- 13-01-2021 21:54
Penyerahan putusan majelis komisioner usia membacakan putusan pada sidang sengketa informasi publik, di ruang sidang KI Sumbar, Rabu (13/1). (Dok:  Istimewa)
Penyerahan putusan majelis komisioner usia membacakan putusan pada sidang sengketa informasi publik, di ruang sidang KI Sumbar, Rabu (13/1). (Dok: Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Mengawali masa kerja di tahun 2021 ini, Komisi Informasi (KI) Sumbar memulai kewenangannya dengan menggelar dua sidang sengketa informasi publik yang dilakukan di kantornya, Rabu (13/1).

"Dua sidang sengketa hari ini jadi penanda dimulainya tahun sidang sengketa 2021," ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska, kepada media seusai sidang.

Sedangkan Komisioner KI Sumbar bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Arif Yumardi menyebutkan sidang pertama, digelar Rabu (13/1) pukul 11.00 WIB, sedangkan sidang sengketa kedua sekitar 14.00.WIB.

Baca Juga

Pada sidang pertama, Pemohon atas nama Syahrial ML Marajo dengan Termohon Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.

"Agendanya adalah pembuktian, dimana dalam persidangan hanya dihadiri Pemohon. Sedangkan sidang kedua, beragendakan pembacaan putusan. Persidangan ini dihadiri oleh para pihak dalam sengketa a quo," ujar Arif.

Untuk sidang putusan itu, sambung Arif, KI Sumbar mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan, lalu memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi a quo berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

"KI Sumbar juga memutuskan, memerintahkan termohon untuk melaksanakan seluruh prosedur layanan informasi publik sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku," sebut Arif.

Dirinya mengatakan dengan mengelar dua sidang sengketa pada hari itu (Rabu, red), membuktikan KI Sumbar berupaya secara maksimal menyelesaikan register yang ada pada awal tahun 2021 ini.

Arif menyampaikan, pelaksanaan sidang sengketa informasi publik yang dilakukan KI Sumbar diamanatkan dalam Undang Undang no 14 tahun 2008 pasal 26 point 3, yaitu Komisi Informasi Provinsi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi di daerah melalu mediasi dan/atau ajudikasi nonligitasi .

"Untuk itu, walau di awal tahun 2021 ini, kami di KI Sumbar langsung tancap gas dalam lakukan pekerjaan," kata Arif Yumardi.

Komentar