Yanuk: Audit Menitikberatkan Pada Aspek Kepatuhan

Metro-209 hit 25-02-2021 19:14
Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani saat membuka rapat evaluasi pelaporan dana kampanye pilkada serentak 2020, Kamis (25/2). (Foto : Arzil)
Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani saat membuka rapat evaluasi pelaporan dana kampanye pilkada serentak 2020, Kamis (25/2). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Bukittinggi, Arunala - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar bersama jajarannya di kabupaten kota mengadakan rapat evaluasi tahapan pelaporan dana kampanye Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di salah satu hotel di Bukittinggi.

KPU Sumbar cukup menyadari rapat evaluasi tahapan pelaporan dana kampanye penting bagi jajaran mereka meski dalam pelaksanaan tahapan ini, KPU dibantu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit dana kampanye pasangan calon (Paslon) yang ikut pilkada serentak kemarin.

"Sebagaimana diketahui, laporan dana kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu pemilihan, baik itu pilpres, pileg maupun pilkada. Dan laporan dana kampanye itu juga merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat proses keadilan terhadap paslon," ungkap Komisioner KPU Sumbar Gebril Daulai di dalam rapat evaluasi itu.

Namun, sebutnya, dari regulasi yang ada tentang proses audit dana kampanye paslon itu, tidak semua bisa dijangkau, misalnya soal dana sumbangan untuk kampanye paslon.

"Melihat itu, pihak KPU berencana bisa melakukan proses audit dana kampanye paslon yang lebih detail lagi," kata Gebril.

Sementara Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani menyebutkan, rapat evaluasi laporan dana kampanye pilkada serentak 2020 setidaknya bisa memberikan pemahaman bagi penyelenggara seperti apa proses audit dan penerimaan laporan dana kampanye paslon yang lebih baik.

"Makanya, dalam rapat evaluasi ini, kami menghadirkan dua nara sumber yakni Ketua PusaKo Feri Amsari dan Ketua KIP Sumbar, Samaratul Fuad, sehingga kami di KPU bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman seperti apa melakukan audit dana kampanye paslon," sebut Yanuk.

Disebutkan, rapat evaluasi yang diadakan di Bukittinggi itu akan berlangsung dua hari Kamis-Jumat (25-26/2). Yanuk juga mengakui masih ada daerah di Sumbar yang terkait masalah pelaporan dana kampanye paslon seperti di Kabupaten Sijunjung, kendati persoalannya sudah diputus Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia juga menyampaikan audit yang pernah dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap laporan dana kampanye paslon, tidak lain menitikberatkan pada tingkat kepatuhan dari peserta pilkada itu sendiri dalam mengikuti regulasi laporan dana kampanye.

Sedangkan Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Sumbar, Aan Wuryanto menerangkan tujuan rapat evalusi ini untuk menginventarisir permasalah yang muncul pada tahapan pelaporan dana kampanye paslon baik untuk pilgub, pilbup dan pilwako tahun 2020 yang dilakukan KPU.

"Bentuk kegiatan kami rancang dalam pemberian materi dari dua nara sumber, diskusi serta lainnnya yang tujuannya agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul saat tahapan pelaporan dana kampanye berjalan," kata Aan Wuryanto.

Komentar