UU Keterbukaan Informasi Publik Harus Dimasivkan

Metro-85 hit 29-04-2021 23:48
Komisi Informasi Sumbar gelar diskusi Keterbukaan Informasi Publik, Jumat (30/4). (Dok : Istimewa)
Komisi Informasi Sumbar gelar diskusi Keterbukaan Informasi Publik, Jumat (30/4). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Jumat besok (30/4), Komisi Informasi (KI) Sumbar menggelar diskusi menyangkut keterbukaan informasi publik di kantornya.

Topik diskusi yang diangkat menyangkut "Ngobrol Keterbukaan Dalam Rangka 13-11 Undang-Undang No.14 Tahun 2008" itu akan menghadirkan beberapa nara sumber seperti Ketua KI Sumbar Nofal Wiska, Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi, Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar M Nurnas, Kepala Dinas Kominfo Sumbar Jasman Rizal, dan Pengurus FJKIP Sumbar Isa Kurnaiwan.

Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska saat dihubungi Arunala.com , Kamis malam (29/4) menyebutkan diskusi keterbukaan informasi yang diadakan KI Sumbar itu memanfaatkan momentum peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (Hakin) ke-13.

"Diskusi yang kami adakan besok ini (Jumat, red) lebih diarahkan pada aspek mengupas titik-titik lemah dari penerapan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik baik dari sisi masyarakat maupun dari petugas PPID sendiri," kata Nofal.

Selain itu, lanjutnya akan didiskusikan juga soal rekomendasi dari KI Sumbar menyangkut perbaikan-perbaikan UU, dan juga upaya memasivkan pemahaman kepada masyarakat terkait haknya UU Keterbukaan Informasi Publik ini.

"Soalnya dari pengamatan KI Sumbar, masih banyak masyarakat yang belum tahu dan paham bagaimana prosedur untuk mendapatkan informasi publik serta bagaimana proses dari sengketa informasi publik yang harus mereka jalani jika terjadi sengketa nantinya," jelas Nofal.

Kemudian Nofal juga meminta PPID maupun Badan Publik harus memperkuat diri menyangkut tuposinya.

"Permasalahan keterbukaan informasi publik tidak hanya semata-mata bisa ditempuh melalui sengketa informasi saja untuk penyelesaiannya. Tapi ini ada aspek hukumnya yakni Pidana Informasi. Dan ini ada ditegaskan dalam Pasal 52 UU No.14/2008," kata Nofal.

Komentar