Sampaikan Pendapat ke Alirman Sori, Mahasiswa Pessel Kritisi Kebijakan Pembuatan Regulasi

Metro- 30-04-2024 08:15
Anggota DPD RI asal Sumbar, Alirman Sori terlibat pembicaraan serius bersama para mahasiswa yang tergabung dalam OMD Pessel, Minggu (28/4/2023). (Dok : Istimewa)
Anggota DPD RI asal Sumbar, Alirman Sori terlibat pembicaraan serius bersama para mahasiswa yang tergabung dalam OMD Pessel, Minggu (28/4/2023). (Dok : Istimewa)

Painan, Arunala.com - Para mahasiswa dari Organisasi Mahasiswa Daerah (OMD) Pesisir Selatan yang ada di sejumlah Kampus di Sumbar, terlibat pembicaraan serius dengan Anggota DPD RI, Alirman Sori di Painan, Minggu (28/4/2024) lalu.

Topik pembicaraan yang dikupas para mahasiswa dengan Senator asal daerah pemilihan Sumbar itu menyangkut kebijakan pembuatan peraturan perundang-undangan.

Saat itu para mahasiswa merasa perundang-undangan yang dibuat para pemangku kebijakan dinilai sudah menjauhi nilai-nilai moral dan etika.

"Terjadinya berbagai hal didalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari buruknya kualitas regulasi produk undang-undang yang berimplikasi dalam mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan," ujar Kevin, salah seorang mahasiswa dari Jurusan Ilmu Politik pada salah satu kampus di Sumbar.

Selain itu, perwakilan mahasiswa ini juga menyampaikan pesan moral politik, agar pembuatan undang-undang memperhatikan aspek substansi dalam pembentukan dan pembuatan undang-undang bernilai kemanfaatan terciptanya keteraturan.

Menanggapi berbagai hal yang disampaikan mahasiswa itu, senator Alirman Sori tidak menapik apa yang menjadi kritikan oleh mahasiswa.

"Banyak hal yang disampaikan oleh perwakilan hal, baik undang-undang pemilu, undang-undang pilkada maupun fenomena politik 2024 yang sangat sarat dengan durjana politik uang dan tergerusnya netralitas ASN dan aparat lain dalam pemilu yang telah merusak dan menurunnya dinilai demokrasi," kata Alirman Sori kepada Arunala.com seusai pertemuan dengan para mahasiswa itu.

Alirman Sori yang akrab disapa Also ini mengatakan, kondisi perpolitikan disaat pileg dan pilpres diakui tidak baik-baik saja.

Dia juga menyebut, banyak persoalan moral hazard yang terjadi. Netralitas aparatur negara baik sipil non sipil terseret arus deras kekuasaan mulai dari pusat sampaikan ke daerah.

"Bila kita cermati hasil Pemilu Legislatif misalnya mayoritas anak-anak pemilik kekuasaan terpilih, karena atas kekuasaan yang dimiliki dapat memaksa memobilisasi kekuasaannya melalui jaringan ASN dan non ASN ditambah kekuatan uang besar," tukasnyanext

Komentar