Painan, Arunala.com - Di tahun 2024 ini, Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) menambah lagi anggaran untuk program jaminan kesehatan bagi masyarakat menjadi Rp35 miliar.
Di Pessel sendiri, program pro masyarakat ini ada dalam bentuk JKN, PBPU dan BP Pemda Pessel.
"Alasan Pemkab Pessel menambah anggaran ini, karena tidak ingin adanya kejadian warga tak sanggup lagi menebus tagihan rumah sakit pasca berobat atau melahirkan karena tidak memiliki jaminan kesehatan," ungkap Bupati Pessel Rusman Yul Anwar di Painan, Jumat (10/5/2024).
Menurutnya, Pemkab Pessel justru sangat peduli terhadap sektor kesehatan, dan mestinya kasus-kasus seperti diatas tidak lagi terjadi.
"Bahkan setiap tahun alokasi anggaran dan kepesertaan BPJS di Pessel terus meningkat, bahkan jumlah masyarakat masuk dalam kepesertaan tahun 2024 ditargetkan menjadi 98 persen," ungkap Rusman Yul Anwar lagi.
Tentu, sebutnya, pemkab tidak menyalahkan masyarakat, mengapa tidak mengurus BPJS, tetapi pemkab mendorong pemerintahan secara berjenjang terutama warganya yang tidak mampu agar mengurus BPJS gratis.
Senada dengan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Pessel Intan Novia Fatma Nanda, juga mendorong agar program jaminan kesehatan di Pessel terus meningkat.
"Dari pengamatan kami, ada peningkatan kepesertaan dan anggaran yang digelontorkan untuk program jaminan kesehatan ini" sebut Intan.
Dia merinci, tahun 2021 dengan anggaran Rp10,8 miliar hanya mampu menjangkau 75,5 persen penduduk.
Kemudian di 2022 grafik kepesertaan terus menanjak, yang menjangkau 78,22 persen penduduk dengan anggaran Rp11,8 miliar.
Selanjutnya, pada tahun 2023 anggaran meningkat lebih dari 100 persen menjadi sebesar Rp25,5 miliar dan mampu menjangkau 86,16 persen penduduk.
"Dan pada tahun 2024, pemkab mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan masyarakat itu sebesar Rp35 miliar dan diharapkan dapat menjangkau 86,39 persen penduduk" sebutnyanext
Komentar