Padang, Arunala.com - Selasa siang (28/5/2024), rombongan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jambi konsultasi dengan BK DPRD Sumbar.
Kedatangan rombongan ini untuk lebih mendalami optimalisasi kinerja BK DPRD Sumbar dalam penegakan kode etik anggota dewan.
Ada beberapa poin yang diadopsi anggota dewan dari Jambi ini dalam mematangkan materi untuk kinerja mereka.
Staf ahli BK DPRD Sumbar, Vino Oktavia dalam pertemuan itu mengatakan, secara kelembagaan DPRD Sumbar telah memiliki pedoman Tata tertib dan Kode Etik Dewan. "Pada prinsipnya keberadaan dua dokumen itu adalah untuk peningkatan kinerja DPRD, bukan untuk menjatuhkan," ucap Vino.
Selain itu, jelasnya, DPRD Sumbar juga memiliki pedoman tata cara beracara yang telah disusun dan disepakati melalui sidang paripurna.
Dalam tugasnya, BK sebagai pengawas, pelaksanaan tatib dan kode etik yang telah dibuat harus dimulai dari anggota BK sendiri.
"Tatib dan kode etik itu merupakan landasan bagi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku," tukas Vino.
Selain itu tatib dan kode etik itu itu adalah dalam rangka menjaga marwah DPRD sebagai lembaga dan institusi. Kemudian, setiap anggota DPRD memiliki tanggungjawab dan kewajiban menjaga marwah tersebut dengan mematuhi kode etik dan tatib yang disusun,” jelasnya.
Di sisi lain dia mengatakan, koordinasi dengan seluruh AKD merupakan suatu hal strategis untuk menegakkan kode etik pada seluruh anggota dewan dengan optimal.
“Fraksi-fraksi yang ada di DPRD memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga perilaku dan kedisiplinan para anggotanya. Untuk tegak kode etik agar marwah DPRD tetap terjaga, BK selalu berkoordinasi dengan fraksi-fraksi,” katanya.
Dia juga menjelaskan, agar lebih efektif dan efesien, BK akan menggandeng fraksi-fraksi dalam menertibkan anggotanya. Hal ini tentu akan lebih mengena karena pada prinsipnya pembinaan itu berada pada fraksinext
Komentar