Bawaslu Gandeng Cabdin Pendidikan Wilayah 1 Sumbar

Metro-218 hit 27-09-2021 19:25
Anggota Bawaslu Sumbar, Vifner menyaksikan penandatanganan MoU tiga Bawaslu daerah dengan Cabdin Pendidikan wilayah 1 Sumbar, di Bukittinggi, Senin (Dok : Istimewa)
Anggota Bawaslu Sumbar, Vifner menyaksikan penandatanganan MoU tiga Bawaslu daerah dengan Cabdin Pendidikan wilayah 1 Sumbar, di Bukittinggi, Senin (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Bukittinggi, Arunala - Tiga Bawaslu daerah di Sumbar, yakni Agam, Bukittinggi dan Padangpanjang lakukan kerjasama dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumbar.

Kerjasama ini menyangkut pengembangan pengawasan partisipatif dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) ditandatangani di kantor Bawaslu Kota Bukittinggi, Senin (27/9).

"Dalam nota kesepahaman ini setidaknya telah disepakati 5 (lima) hal antara lain pertukaran data atau informasi, pencegahan, pengawasan, penindakan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi," kata Ketua Bawaslu Agam, Elvys usai penandatanganan MoU tersebut.

Baca Juga

Kerjasama ini, sebut dia, dilakukan di samping untuk pengembangan pengawasan partisipatif dan pengawasan netralitas ASN di lingkungan Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Wilayah 1 Sumbar, dan ini juga guna meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi dan pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda.

Bagi Bawaslu Agam, tambah Elvys, kerjasama yang dibuat kali ini merupakan yang ke enam dalam upaya pelibatan banyak pihak dalam proses pengawasan untuk mewujudkan pengawasan partisipatif oleh masyarakat.

"Sebelumnya kami juga lalukan kerjasama dengan IAIN Bukittinggi, Kementerian Agama Kabupaten Agam, Polres Agam, Kwarcab Gerakan Pramuka Agam dan yang teranyar dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Agam," ujar Elvys.

Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzy Hariadi menyampaikan harapannya dengan adanya nota kesepahaman ini, agar semua pihak dapat bersinergi mengawal proses pemilu yang jujur, adil, berintegritas tanpa ada kecurangan.

"Kami juga berharap setelah ini semua ASN dapat menjaga netralitasnya dalam proses demokrasi melalui pemilu dan pemilihan yang akan datang," katanya.

Sedangkan Kepala Cabdin Pendidikan Wilayah 1 Sumbar, Mardison, mengungkapkan MoU yang dibuat itu adalah bentuk komitmen dan tindak lanjut dari koordinasi serta kerjasama yang telah dibangun selama ini.

"Ucapan terimakasih dan rasa bangga kami kepada Bawaslu Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Agam yang sebelumnya sudah melakukan sosialisasi kepada ASN sehingga tidak ada ASN di lingkungan Cabdin Wilayah 1 Suabar yang melanggar," ujar Mardison.

Sementara Anggota Bawaslu Sumbar, Vifner yang menyaksikan penandatanganan MoU itu mengatakan dalam membangun pengawasan partisipatif dan melibatkan seluruh pihak dalam menjaga proses demokrasi, terutama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan segera dihadapi.

"Setelah ini perlu dilakukan diskusi dan penyamaan persepsi bagaimana proses demokrasi ini dapat berjalan baik, maka sebelum langkah itu dilakukan perlu ada MoU," ungak Vifner.

Selain itu, ungkapnya, sekolah penting dilibatkan, terutama menyangkut keberadaan siswa yang akan menjadi pemilih pemula dan perlu diberikan pemahaman demokrasi dan pelaksanaan pemilu sejak dini.

Kemudian untuk pemilih pemula dengan jumlah yang cukup banyak, Vifner mengingatkan jangan sampai hanya dijadikan objek oleh para peserta pemilu nantinya, tapi mampu memberikan perannya untuk mensukseskan Pemilu 2024 yang berkualitas.

"Terkait netralitas ASN, tentu perlu dilakukan pencegahan sejak awal agar tidak terjadi pelanggaran. Namun bukan berarti dilingkungan sekolah tidak boleh bicara politik, akan tetapi dilarang bagi ASN untuk menunjukkan keberpihakannya," pungkas Vifner.

Komentar