Padangpariaman, Arunala.com - Sebanyak 7.000 nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) diasuransikan Pemprov Sumbar ke BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah ini merupakan bentuk perhatian pemprov terhadap nasib nelayan yang ada di Pessel maupun di kabupaten kota lainnnya di Sumbar.

Kepesertaan nelayan Pessel ini pada BPJS Ketenagakerjaan diberikan selama satu tahun, biayanya dari APBD Sumbar, kemudian baru dilanjutkan secara mandiri oleh masing-masing nelayan pada tahun berikutnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Reti Wafda mengatakan, program ini tidak hanya diperuntukan bagi nelayan yang beraktivitas di laut, tapi juga nelayan danau.

Seluruhnya diperlakukan sama, karena memang profesi nelayan memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

“Risiko yang di cover ada 2, pertama kecelakaan kerja dan yang kedua untuk kematian. Kita ingin nelayan kita dapat berusaha dengan tenang, jika pun terjadi masalah, ada jaminan asuransi yang meringankan pihak keluarga,” ungkap Reti Wafda saat memberikan sosialisasi terhadap 300 orang nelayan sungai limau di Padangpariaman, Kamis (14/11/2024).

Reti menjelaskan, program perlindungan sosial bagi nelayan ini telah berjalan selama 2 tahun berturut-turut atau sejak 2023 lalu.

"Dari total 45.000 orang nelayan di Sumbar, hingga tahun 2024, sebanyak 7.109 orang di antaranya telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan rincian sebanyak 4.109 pada tahun 2023 dan 3.000 nelayan lainnya pada tahun 2024," ujarnya.

Khusus tahun 2024, sebut Reti, nelayan yang menjadi objek sasaran programnya berasal dari delapan kabupaten kota di Sumbar.

Adapun rincian jumlah orang per daerahnya adalah sebagai berikut, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1.242 orang, Pesisir Selatan 892 orang, Agam 250 orang.

Kemudian Padangpariaman 300 orang, Mentawai 107 orang, Lima Puluh Kota 50 orang, dan Tanahdatar 51 orang, serta Kota Pariaman sebanyak 108 orangnext