DPRD Sahkan Ranperda APBD Sumbar 2022

Metro- 19-10-2021 13:03
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo disaksikan Gubernur Mahyeldi Ansharullah menerima dokumen hasil pandangan salah satu faksi di DPRD Sumbar, Selasa (19/10). (Dok : Istimewa)
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo disaksikan Gubernur Mahyeldi Ansharullah menerima dokumen hasil pandangan salah satu faksi di DPRD Sumbar, Selasa (19/10). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Badan musyawarah (Banmus) DPRD Sumbar belum mengagendakan rapat paripurna penetapan Perda tentang Pendapatan Daerah yang Sah dalam sidang paripurna yang dilaksanakan, Selasa (19/10).

Pada hal, Perda Pendapatan Daerah yang Sah itu memuat 16 sasaran objek sumber penerimaan bagi daerah, justru dalam rapat itu, dewan hanya mengesahkan Ranperda APBD 2022.

"Pada prinsipnya, ranperda tentang pendapatan daerah yang sah telah dirampungkan pembahasannya pada masa sidang ketiga tahun 2021, dan sudah pula ada persetujuan Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda)," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo saat memimpin rapat paripurna, Selasa itu.

Baca Juga

Dirinya menjelaskan, persetujuan Dirjen Otda itu tertuang dalam surat bernomor 188.34/5803/OTDA, tertanggal 9 September 2021 lalu, maka seharusnya proses Perda pendapatan daerah yang sah bisa dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan kesepakatan dengan memberikan nomor 26/SB/2021 dalam rapat paripurna hari ini (Selasa, red).

"Karena Banmus belum mengagendakan sidang paripurna penetapannya, untuk sementara pengesahan Perda Pendapatan Daerah yang Sah itu terpaksa ditunda untuk sementara," ujar Indra lagi.

Di sisi lain menyangkut pembahasan Ranperda APBD Sumbar 2022, Indra menyatakan, sama yang diajukan Gubernur dalam dokumen KUA-PPAS, dan itu telah disepakati DPRD.

Indra sekilas menjelaskan ploting anggaran yang ada dalam Ranperda APBD Sumbar 2022 itu diantaranya proyeksi pendapatan daerah ditargetkan Rp6.612 triliun bersumber dari PAD, dengan target Rp2.501 triliun, pendapatan transfer Rp4.033 triliun, serta pendapatan daerah yang sah Rp76.996 miliar.

Sementara itu, rencana belanja daerah diproyeksi sebesar Rp6.842 triliun, terdiri dari belanja operasional Rp4.956 triliun, belanja modal Rp847.4217 miliar, belanja transfer Rp973.044, serta belanja tidak terduga Rp55.318 miliar.

"Berdasarkan proyeksi anggaran tersebut, telah sesuai antara RJPMD, dengan pendapatan daerah bersumber dari PAD, sedangkan untuk pendapatan transfer masih berpedoman pada tahun 2021, sehingga belum adanya penetapan dana transfer 2022," ungkap Indra Dt Rajo Lelo.

Komentar