.

"Kepala daerah harus jeli. Presiden bahkan meneliti satu per satu program secara detail," tambah Rahmat. Menurutnya, jika semangat efisiensi yang diterapkan di pusat tidak diikuti oleh daerah, akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Keempat, kemampuan membangun jaringan dan kolaborasi. Rahmat menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak proaktif dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat bisa menghadapi risiko berkurangnya dana APBN untuk daerah mereka.

Dia mencontohkan proyek pembangunan ruas tol yang sempat dihentikan, tetapi berkat komunikasi intensif, proyek tol Padang-Pekanbaru tetap dilanjutkan.

"Jika kita tidak proaktif dan progresif, ke depan akan semakin sulit," ujar anggota DPR RI asal Sumbar ini.

Rahmat menambahkan, kepala daerah perlu meninggalkan pola lama dan mulai beradaptasi dengan tantangan baru.

"Jika tidak, siap-siap untuk tertinggal," pungkasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dan masyarakat guna mengoptimalkan potensi daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

Dalam konteks efisiensi, beberapa daerah telah mulai menerapkan langkah-langkah konkret.

Beberapa instansi, misalnya, telah melakukan penghematan penggunaan listrik dan air serta membatasi rapat tatap muka dengan memanfaatkan teknologi seperti rapat virtual.

"Langkah-langkah seperti ini perlu diadopsi oleh semua kepala daerah agar efisiensi yang diharapkan dapat tercapai," kata Rahmat.

Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah harus memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat. "Pelayanan publik harus ditingkatkan dan birokrasi harus dipangkas agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara langsung," tegasnya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Rahmat berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat membawa perubahan positif bagi Sumbar.

"Kita semua berharap, dengan semangat baru ini, Sumbar dapat lebih maju dan mandiri secara fiskal," tutupnya. (*)