Pariaman, Arunala.com - Kebijakan efesiensi anggaran diterapkan pemerintah pusat, dikhawatirkan akan berpengaruh pada berbagai program bantuan sosial di Pemko Pariaman.

Menjawab kekhawatiran itu, Wali Kota Pariaman,Yota Balad sengaja menemui Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) RI Robben Rico, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Yota Balad menerangkan, pertemuan dirinya dengan Sekjen Kemsos itu, berbagai aspek terkait sarana, prasarana, dan program bantuan sosial yang ada di Kemensos ini.

Wali Kota (Wako) Pariaman Yota Balad Audiensi Dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) RI Robben Rico terkait program bantuan sosial yang ada di Kemensos RI untuk masyarakat Kota Pariaman, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

"Pertemuan ini fokus pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Pariaman, melalui berbagai program dan bantuan yang berasal dari kementerian ini," katanya.

Yota Balad menerangkan, beberapa poin penting yang dibahas dalampertemuan itu antara lain bantuan PKH, Universal Health Coverage (UHC).

Kemudian ada juga pembicaraan menyangkut bantuan Lumbung Sosial, bantuan alat bantu penyandang disabilitas dan Sekolah Rakyat (SR) di Pariaman.

Terkait bantuan PKH, ia berharap dengan adanya efesiensi anggaran, tidak berimbas kepada pengurangan jumlah penerima PKH yang ada di Kota Pariaman.

"Sebab hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat penerima PKH di daerah yang dipimpinya ini," ungkap Yota Balad.

Sedangkan terkait program Universal Health Coverage (UHC), dirinya ajukan permohonan kepada Sekjen Kemsos untuk bantuan migrasi BPJS Kesehatan.

"Bantuan migrasi ini untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda, ke Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBI APBN)," ulasnya.

Karena, sebut dia, Pemko Pariaman terkendala dana akibat Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berkurang dari pemerintah pusat," tukasnya.

Sementara untuk bantuan Lumbung Sosial, Yota Balad mengaku bila pemkonya sangat membutuhkan bantuan jenis ininext