Terbitkan Sukuk, Langkah Pemprov Memperluas Kapasitas Fiskal Daerah

Ekonomi- 06-11-2025 16:57
Gubernur Mahyeldi mendampingi Deputi Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan saat sosialisasi pembiayaan kreatif daerah untuk pembangunan infrastruktur di Padang, Kamis (6/11/2025). IST
Gubernur Mahyeldi mendampingi Deputi Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan saat sosialisasi pembiayaan kreatif daerah untuk pembangunan infrastruktur di Padang, Kamis (6/11/2025). IST

Padang, Arunala.com - Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan berkunjungan ke Sumbar, Kamis (6/11/2025).

Ikut juga dalam rombongan itu Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Yuli Sri Wilanti.

Adapun agenda kedatangan Ferry Irawa dan Yuli Sri Wilanti menghadiri sosialisasi pembiayaan kreatif daerah untuk pembangunan infrastruktur.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang menyambut rombongan dari Kemenko Perekonomian, mengaku hal ini bisa menjadi motivasi bagi Sumbar.

"Ini sangat berkaitan dengan Pemprov Sumbar menerbitkan Sukuk Daerah, dan kami menargetkan bisa diterbitkan dan ditawarkan ke publik pada awal 2027," jelas Mahyeldi.

Menyangkut kegiatan sosialisasi, menurut Mahyeldi, ini bukan sekadar acara seremonial, tapi momentum penting untuk memperkuat komitmen daerah dalam mencari cara-cara baru membangun di tengah keterbatasan fiskal.

"Ruang fiskal daerah makin sempit. Lebih dari separuh APBD habis untuk gaji dan operasional, sementara kebutuhan infrastruktur seperti jalan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan terus meningkat," ungkapnya.

Berdasarkan data Bappenas, lanjutnya, kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun, namun baru sekitar 40 persen yang bisa dibiayai lewat APBN dan APBD.

"Artinya, masih ada celah 60 persen yang harus dipenuhi lewat pembiayaan di luar anggaran pemerintah," ungkap Mahyeldi.

Dampaknya, lanjut dia, ketergantungan pada dana transfer pusat membuat daerah sulit berinovasi.

"Karena itu, Sumbar perlu berani menerapkan pembiayaan kreatif, bukan untuk menggantikan APBD, tapi untuk memperluas kapasitas fiskal dan membuka ruang inovasi pembangunan," tegas Mahyeldi.

Ia juga menyoroti langkah-langkah yang sedang dilakukan Pemprov Sumbar, mulai dari penguatan kelembagaan, percepatan penyerapan anggaran.

Kemudian peningkatan pengawasan internal (APIP), hingga pembaruan sistem dan prosedur agar birokrasi semakin efisiennext

Komentar