Padang, Arunala.com - Laporan yang menyebutkan tidak adanya bendungan maupun jaringan irigasi di Sumbar yang rusak akibat bencana banjir besar beberapa waktu lalu membuat Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh geram.
Pasalnya, laporan itu tidak sesuai dari data yang ia dapat saat turun langsung ke Sumbar pada Jumat (16/1/2026).
"Saya sengaja turun ke Sumbar untuk membuktikan apakah laporan dari pemerintah pusat yang disampai saat rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026) lalu benar atau tidak," ungkap Rahmat Saleh saat ditanya Arunala.com di Padang, Jumat malam (16/1/2026).
Nyatanya, sebut Rahmat, setelah rapat bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan di kabupaten kota yang terdampak banjir di Sumbar pada Jumat (16/1/2026), justru menunjukkan informasi yang bertolak belakang.
"Setelah dihitung oleh B3P, saya dapati ada sejumlah bendungan, embung, saluran irigasi dan jitut yang rusak dan nilainya diluar ekspektasi saya, jika dirupiahkan total kerusakan mencapai hampir Rp5 trilun," ungkap Legislator asal Sumbar ini.
Angka tersebut, ulasnya, muncul setelah dilakukan pencocokan dan pendalaman data antara pemerintah daerah dan hasil temuan lapangan.
Dia menjelaskan, langkah turun langsung menjadi penting untuk memastikan validitas data. Menurutnya, selama ini terjadi selisih antara laporan administratif dan realitas kerusakan yang dialami petani serta infrastruktur pertanian di lapangan.
Berdasarkan hasil temuannya, kerusakan bendungan tercatat mencapai Rp 2,06 triliun. Jaringan irigasi mengalami kerusakan senilai Rp 1,07 triliun, sementara sektor pertanian secara langsung mencatat kerugian sebesar Rp 1,22 triliun.
Selain itu, kerusakan jaringan irigasi tersier dan usaha tani (JITUT) mencapai Rp 156,87 miliar, serta embung senilai Rp10,25 miliar. Jika diakumulasikan, totalnya mencapai sekitar Rp 4,53 triliunnext
Komentar